(VOVworld) – Dalam jumpa pers internasional, Kamis sore (25/2), di kota Hanoi, Jurubicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Hai Binh menekankan bahwa tindakan-tindakan yang baru-baru ini dilakukan Tiongkok di Laut Timur menunjukkan bahwa status quo di Laut Timur sedang dirusak dan yang lebih serius lagi ialah situasi militerisasi di Laut Timur sangat mencemaskan. Situasi ini sedang mengancam perdamaian dan kestabilan di kawasan, melanggar secara serius kedaulatan Vietnam.

Ketika menjawab interviu kalangan wartawan tentang reaksi Vietnam terhadap pengerahan senjata oleh Tiongkok ke pulau Phu Lam, di kepulauan Hoang Sa (Paracels) wilayah Vietnam, serta rencana-rencana merakit sistim radar di beberapa pulau di kepulauan Truong Sa (Spratly), Jurubicara Le Hai Binh menegaskan: “Kedaulatan Vietnam di dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa adalah hal yang tak bisa diperdebatkan. Tanpa memperdulikan protes dan kecemasan Vietnam serta komunitas internasional, Tiongkok tetap menjalankan tindakan-tindakan yang tidak hanya melanggar secara serius kedaulatan Vietnam, mendorong militerisasi di Laut Timur, melainkan juga mengancam perdamaian, stabilitas di kawasan serta keamanan, keselamatan maritim dan penerbangan di Laut Timur. Kami dengan gigih memprotes tindakan-tindakan tersebut dan menuntut kepada Tiongkok supaya memberikan kata-kata serta tindakan yang bertanggung jawab dan konstruktif dalam menjaga perdamaian, stabilitas di kawasan serta di dunia, di atas dasar menghormati hukum internasional, terutama UNCLOS -1982 serta DOC”.

Yang bersangkutan dengan aktivitas-aktivitas patroli di Laut Timur yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan Amerika Serikat dan pernyataan Amerika Serikat belakangan ini tentang  kemungkinan akan menggelarkan instalasi meriam mobil ke Laut Timur, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Hai Binh menekankan: “Kami telah  berulang kali menunjukkan pandangan-nya ialah Vietnam menghargai hak mobilitas yang tidak merugikan di laut teritori yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan hukum internasional, khususnya  UNCLOS-1982. Bersamaan itu  kami juga  meminta kepada semua  negara  lain supaya memberikan sumbangan positif dan praksis dalam menjaga perdamaian dan stabilitas  di Laut Timur, menghormati hukum internasional .Garis politik hubungan luar negeri yang independen dan mandiri dari Vietnam  telah mendapat penilaian tinggi dari  negara-negara di dalam dan luar kawasan, turut menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan”.

Juga di depan  jumpa pers ini, juru bicara  Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Hai Binh  memberitahukan:  Pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang terbatas  dari 26-27 Februari  di Laos, Deputi PM, Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh dan para Menteri Luar Negeri ASEAN akan berbahas tentang masalah-masalah regional, diantaranya ada perkembangan-perkembangan  baru-baru ini di Laut Timur.