Vietnam dan Norwegia mengadakan simposium tentang Laut Timur dan pengaruhnya terhadap keamanan di kawasan

Chia sẻ
(VOVworld) - Pada simposium ini, Kepala Institut Penelitian Strategi dan Hubungan Luar Negeri Vietnam, Hoang Anh Tuan menunjukkan bahwa Vietnam mempunyai cukup bukti-bukti sejarah dan dasar hukum yang membuktikan bahwa Vietnam selama periode-periode telah menegaskan kedaulatan terhadap dua kepulauan Hoang Sa (Paracels) dan Truong Sa  (Spratly).
(VOVworld) – Simposium in berlangsung pada Selasa (24 Juni) di Oslo, Ibukota Norwegia dengan dihadiri para sarjana, wakil Kementerian Luar Negeri Norwegia. Pada simposium ini, Kepala Institut Penelitian Strategi dan Hubungan Luar Negeri Vietnam, Hoang Anh Tuan menunjukkan bahwa Vietnam mempunyai lengkaj bukti-bukti sejarah dan dasar hukum yang membuktikan bahwa Vietnam selama periode-periode telah menegaskan kedaulatan terhadap dua kepulauan Hoang Sa (Paracels) dan Truong Sa  (Spratly, khususnya Vietnam telah melakukan pengelolaan administrasi terus-menerus  dan tidak ada sengketa manapun terhadap kepulauan Hoang Sa sampai Tiongkok mendudukinya dengan kekerasan pada tahun 1974. 

Vietnam dan Norwegia mengadakan simposium tentang Laut Timur dan pengaruhnya terhadap keamanan di kawasan - ảnh 1
Panorama simposium
(Foto: vietnamplus.vn)

Tindakan Tiongkok menempatkan anjungan minyak Haiyang Shiypu 981 di landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif  Vietnam sejak awal Mei 2014 adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut-tahun 1982. Hoang Anh Tuan meminta kepada para sarjana Norwegia dan komunitas internasional supaya menunut Tiongkok menaati hukum internasional, menghentikan tindakan-tindakan sefihak yang mengancam perdamaian, keamanan dan kestabilan di kawasan.

Pada simposium ini, banyak pendapat menyatakan kecemasan tentang perilaku sefihak dari Tiongkok, bersamaan itu menunjukkan bahwa hanya solusi-solusi yang dicapai di atas dasar perundingan damai, setara dan berdasarkan pada hukum internasional, Konvensi PBB tentang Hukum Laut-tahun 1982 baru mendatangkan kestabilan berjangka panjang untuk kawasan./.

Komentar