PM Vietnam, Pham Minh Chinh (kiri) dan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Foto: Duong Giang/VNA)

Pada pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat mengembangkan secara efektif semua mekanisme kerja sama bilateral dan berkoordinasi menggelar dengan baik berbagai perjanjian dan kesepakatan yang telah ditandatangani, menciptakan motivasi untuk membawa hubungan Kemitraan setrategis berkembang ke level baru, menuju ke hubungan Kemitraan strategis yang komprehensif pada waktu mendatang.

PM Pham Minh Chinh meminta kepada kedua negara supaya mempertahankan ancang-ancang pertumbuhan perdagangan menurut arah yang lebih seimbang, berupaya mencapai nilai perdagangan sebanyak 15 miliar USD pada tahun 2028, meminta Pemerintah dua negara supaya bersama-sama mendorong badan-badan usaha dua negara memperkuat investasi, terutama di bidang-bidang baru seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, transformasi energi, pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Beliau meminta Indonesia supaya menciptakan syarat yang kondusif bagi hasil pertanian dan produk-produk Halal yang berasal dari Vietnam untuk mengakses pasar Indonesia, bekerja sama mengembangkan rantai-rantai pasokan baru yang strategis; meminta Indonesia supaya mengakui upaya Vietnam dalam mengelola kegiatan kapal ikan, membatasi secara maksimal penangkapan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan (IUU).

Pada pihaknya, Presiden Indonesia menyambut badan-badan usaha Vietnam, di antaranya ada Vinfast yang melakukan investasi di Indonesia; menggencarkan kerja sama pengembangan energi terbarukan dan ekosistem kendaraan listrik; meminta kepada kedua negara supaya memperkuat kerja sama maritim, kerja sama perikanan yang berkelanjutan, dan cepat menandatangani MoU tentang kerja sama penangkapan ikan.

Tentang masalah Laut Timur, kedua pemimpin menegaskan dukungan dalam menjaga solidaritas dan semua prinsip yang telah disepakati ASEAN, terutama perihal ASEAN dan Tiongkok cepat mencapai COC yang berdaya-guna dan berhasil-guna, sesuai dengan hukum internasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut  tahun 1982 (UNCLOS 1982).