Deputi Menlu Viet Nam, Le Hoai Trung (Foto: Van Diep/Kantor Berita Viet Nam) |
Ketika berbicara di depan dialog ini, Deputi Menlu Le Hoai Trung menegaskan: Viet Nam melihat tinjauan menurut mekanisme UPR berarti melaksanakan kewajiban dari satu negara anggota yang bertanggung jawab dari PBB, bersamaan itu merupakan peluang untuk memperkenalkan kepada komunitas internasional tentang politik yang konsekuen, upaya dan prestasi dalam membela dan mendorong HAM di Viet Nam, mengadakan dialog dengan para mitra internasional untuk mendorong kerja sama internasional di bidang HAM. Laporan Nasional UPR siklus III dari Viet Nam disiapkan secara sangat teliti dan serius dengan partisipasi dan sumbangan yang luas dari semua badan Partai, Negara,lembaga-lembaga swadaya masyarakat Viet Nam dan internasional, kalangan peneliti dan warga.
Banyak negara juga menilai: Laporan Nasional dan presentasi yang disampaikan oleh delegasi Viet Nam mencapai kualitas baik, memberikan informasi yang menyeluruh dan konprehensif tentang situasi penjaminan HAM di Viet Nam dan menganggap bahwa Viet Nam telah melakukan cara pendekatan yang positif, terbuka dan transparan dalam proses penyusunan Laporan UPR. Delegasi Viet Nam telah menjawab banyak pertanyaan, memberikan lagi informasi tentang kebijakan, hukum dan praktek dalam membela dan mendorong HAM di Viet Nam, upaya-upaya memberikan sumbangan pada kerja sama internasional di bidang ini dan masalah-masalah yang mendapat perhatian dari negara-negara anggota.
Pada akhir dialog ini, Viet Nam mendapat rekomendasi-rekomendasi dengan isi yang beraneka ragam yang mengungkapkan semua bidang HAM. Banyak rekomendasi memanifestasikan penilaian positif tentang prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Viet Nam dalam membela dan mendorong HAM, oleh karena itu, meminta kepada Viet Nam supaya terus mengembangkan semua kebijakan dan langkah yang telah dilaksanakan, merekomendasikan lagi beberapa masalah yang diperhatikan.
Direncanakan, Kelompok Kerja tentang UPR akan kembali mengadakan sidang pada Senin sore (25 Januari) ini untuk mempelajari dan mengesahkan Laporan tentang hasil-hasil tinjauan UPR terhadap Viet Nam yang resmi diesahkan oleh Dewan HAM PBB pada bulan Juni mendatang.