Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada sidang virtual, Menteri Luar Negeri (Menlu) Negara-Negara Anggota Uni Eropa telah mempertimbangkan “supaya memperkokoh  titik berat  strategis, keberadaan dan tindakan-tindakan di Indo-Pasifik di atas dasar mengembangkan demokrasi, hukum, hak asasi manusia, dan hukum internasional. Para Menlu sepakat akan berupaya bekerjasama dengan “para mitra yang mempunyai arah yang sama” untuk mempertahankan hak-hak dasar di kawasan Indo-Pasifik. Rencana ini berarti Uni Eropa akan memperkuat kegiatan diplomatik dalam isu-isu terkait Indo-Pasifik, menggelar banyak personil dan memperkuat investasi ke kawasan, serta bisa memperkuat keberadaan keamanan dan pertahanan. Hal ini akan meliputi usaha menghadapi tantangan-tantangan terhadap keamanan internasional, di antaranya keamanan maritim.