(VOVworld) – Lokakarya dengan tema: “Geo-politik ruang-ruang maritim – Masalah Laut Timur” telah diadakan pada Jumat (16 Oktober) ini di Universitas Bretagne Selatan dengan dihadiri banyak pakar papan atas di bidang pertahanan dan strategi dari berbagai penjuru Perancis. Tema lokakarya kali ini berfokus meneliti ketegangan-ketegangan di Laut Timur, sengketa-sengketa kedaulatan laut dan pulau serta kemungkinan menerapkan hukum internasional guna menjamin kestabilan, keamanan dan kebebasan maritim internasional di kawasan tersebut. Pada lokakarya ini, ibu Nguyen Thi Bich Hue, Konselor Minister Vietnam di Perancis mempresentasikan referat yang isinya menonjolkan pandangan Vietnam yaitu: menentang semua pelanggaran terhadap hukum internasional, pelanggaran terhadap kedaulatan Vietnam di Laut Timur; penanganan sengketa-sengketa melalui dialog, di atas dasar hukum internasional dan permufakatan-permufakatan regional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 dan Deklarasi tentang perilaku para pihak di Laut Timur (DOC), mendorong usaha mencapai Kode Etik tentang Laut Timur (DOC); menganeka-ragamkan hubungan kemitraan dengan negara-negara di kawasan dan di dunia, mempertahankan keamanan, kestabilan, kebebasan maritim, integrasi dan perkembangan.

Ibu Nguyen Thi Bich Hue menegaskan: “Tuntutan tentang Garis 9 ruas, garis lidah sapi yang dinyatakan Tiongkok adalah sebab-musabab meningkatnya ketegangan dan ketidak-absahan menurut UNCLOS 1982 serta pelanggaran terhadap kedaulatan negara-negara pantai, diantaranya ada Vietnam. Semua tindakan reklamasi yang tergesa-gesa dan berskala besar di dangkalau-dangkalau yang dilakukan Tiongkok juga melanggar hukum laut dan DOC”.

Juga pada lokakarya ini, semua referat yang disampaikan para sarjana Perancis menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Tiongkok selama ini di Laut Timur pada pokoknya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan Perancis. Mayoritas sarjana mengkritik ambisi dan tindakan Tiongkok tersebut dan berpendapat bahwa negara-negara Asia Tenggara jangan membiarkan sengketa laut mengancam keamanan di laut dan kebebasan maritim; menjamin keamanan, perdamaian dan kestabilan merupakan syarat yang perlu bagi negara-negara di kawasan ini membangun dan berkembang.