(VOVworld) – Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayut Chan-ocha, Senin (30/5), menyatakan bahwa dia akan terus mempertahankan perintah larangan terhadap para politisi untuk mengadakan rapat-rapat politik yang diterapkan setelah kudeta  pada 22/5/2014.

Perdana Menteri Prayut Chan-ocha menekankan bahwa ini bukan merupakan waktu yang sesuai untuk mencabut perintah larangan ini, pada saat para politisi dalam pesan-pesan yang dimuat di jaringan sosial tetap mengatakan bahwa mereka bertindak tepat, “tanpa memperdulikan undang-undang”. Ketika menyinggung keputusan pemerintah sipil tentang pencabutan perintah larangan imigrasi terhadap beberapa politisi oposisi, PM Prayut Chan-ocha menegaskan bahwa keputusan ini tidak bersangkutan dengan referendum-rederendum pada Agustus mendatang, bersamaan itu menunjukkan bahwa para politisi yang melakukan korupsi akan tidak boleh meninggalkan Tanah Air.

Pada hari yang sama, Deputi PM merangkap Menteri Pertahanan Thailand, Prawit Wongsuwan memberitahukan bahwa keputusan melonggarkan perintah larangan ke luar negeri terhadap para politisi akan menjadi efektif sejak 1/6 ini. Menurut itu, para politisi yang tidak terlibat dalam kasus-kasus penggugatan bisa pergi ke luar negeri dan setelah itu ikut serta dalam aktivitas-aktivitas politik. Akan tetapi, keputusan ini tidak diterapkan terhadap beberapa politisi, termasuk mantan PM Yingluck Shinawatra.