(VOVworld) – Simposium ini diadakan oleh Kantor Majelis Nasional (MN) Vietnam dan Badan Perkembangan Internasional Amerika Serikat (USAID) pada Jumat (9 Oktober) di kota Hanoi.

Para peserta simposium ini menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang mengenai aktivitas pengawasan dari MN dan Dewan Rakyat menentukan pengawasan dari MN dan Dewan Rakyat dalam satu naskah Undang-Undang, karena MN dan Dewan Rakyat adalah lembaga kekuasaan negara yang dipilih oleh rakyat, adalah badan perwakilan rakyat dan punya wewenang mengawasi penaatan Undang-Undang Dasar dan undang-undang lain. Juga menurut mereka, hal baru yang patut diperhatikan dalam RUU ini ialah aktivitas pengawasan sudah ditambah dengan fungsi penanganan sesuai dengan wewenang dan mengusulkan untuk melakukan penanganan sesuai dengan wewenang.

Pada simposium ini, semua pendapat juga menilai tinggi peranan rakyat dalam melaksanakan mekanisme pengawasan dari lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan meminta agar RUU ini perlu punya ketentuan-ketentuan untuk memperkuat lebih lanjut lagi peranan ini. Mereka meminta agar aktivitas pengawasan harus terbuka dan berhasil menyemangati partisipasi rakyat, dengan demikian informasinya baru lengkap dan jujur. Bersamaan itu harus memberikan informasi secara luas agar rakyat tahu, dapat ikut serta dan semua petisi rakyat harus dipentingkan, didengarkan, dipilih dan semua isi yang masuk akal harus diterima.