Panorama sidang tersebut. Foto: VNA |
Menurut Ketua MN Tran Thanh Man, revisi UU tersebut sangat mendesak untuk dilakukan di tengah perubahan situasi dunia yang dinamis:
Saya meminta dilakukannya analisis yang lebih mendalam, dengan mempertimbangkan konteks berbagai perjanjian perdagangan bebas, di mana peran kantor perwakilan di luar negeri seharusnya tidak hanya sebagai pembawa pesan tetapi juga sebagai pelopor. Perlu menambahkan ketentuan mengenai tanggung jawab kantor perwakilan untuk memberikan peringatan dini terkait hambatan teknis dan kasus-kasus gugatan mengenai perlindungan perdagangan terhadap komoditas asal Vietnam. Hal ini membantu pelaku bisnis domestik untuk merespons secara proaktif.
Menurut rencana, UU amandemen atas beberapa pasal dari UU mengenai Kantor Perwakilan Vietnam di Luar Negeri akan disampaikan dan disahkan pada Persidangan pertama MN angkatan XVI.