Juru Bicara Kemlu Vietnam, Le Thi Thu Hang (Foto: vov.vn)

Vietnam juga mengeluarkan pandangannya tentang  pengaruh-pengaruh negatif karena tindakan-tindakan pelanggaran kelompok kapal Hai Yang 8 terhadap hubungan persahabatan antara dua negara, terhadap perdamaian, keamanan dan kestabilan di Laut Timur serta di kawasan. Dia mengatakan: “Vietnam menuntut kepada Tiongkok supaya segera menghentikan pelanggaran yang serius ini dan menarik semua kelompok kapal tersebut keluar dari kawasan laut Vietnam. Tentang pernyataan-pernyataan belakangan ini pihak Tiongkok yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi Vietnam di kawasan lautnya, Vietnam menegaskan pandangannya yang konsisten ialah semua kegiatan ekonomi kelautan yang dilakukan Vietnam, diantaranya ada kegiatan permigasan semuanya digelarkan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang sepenuhnya milik Vietnam yang ditetapkan dari wilayah darat menurut  ketentuan UNCLOS 1982 yang baik Vietnam maupun Tiongkok adalah anggotanya”.

Ketika menjawab pertanyaan tentang reaksi Vietnam terhadap  laporan yang baru-saja disampaikan oleh  Komite Perlindungan Jurnalis Internasional yang menyatakan bahwa Vietnam berada dalam 10 Besar negara-negara yang melakukan paling banyak sensor terhadap pers dan komunikasi, Juru bicara Kemlu Vietnam, Le Thi Thu Hang menegaskan: Vietnam sepenuhnya membantah isi-isi yang menyalahi kebenaran berdasarkan pada informasi-informasi yang tidak akurat dan kurang obyektif tentang situasi di Vietnam. Di Vietnam, hak kebebasan berbicara pada umumnya dan hak kebebasan pers pada khususnya ditentukan secara konkret dalam Undang-Undang Dasar- tahun 2013 dan dalam banyak naskah undang-undang yang bersangkutan. Vietnam sedang berupaya menyempurnakan sistim perundang-undangan untuk menjamin kebebasan berbicara di pers, ruang siber dan berbagai bentuk yang lain, di antaranya melindungi warga terhadap  informasi palsu dan informasi yang tidak sesuai dengan adat-istiadat baik Vietnam, informasi fabrikasi dan menghasut permusuhan bangsa.