(VOVworld) – Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (Sekjen KS PKV), Nguyen Phu Trong, Selasa pagi (15/3), melakukan kunjungan kerja di kecamatan Duc Hoa Dong, kabupaten Duc Hoa, provinsi Long An (Vietnam Selatan).

Ketika berbicara di depan temu kerja, Sekjen Nguyen Phu Trong menganggap bahwa pilihan oleh pejabat dan rakyat kecamatan Duc Hoa Dong pada khususnya dan kabupaten Duc Hoa pada umumnya dalam mengembangkan industri dan jasa telah mengubah secara jelas struktur ekonomi dan meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Beliau mengatakan “Kabupaten Duc Hoa pada umumnya dan kecamatan Duc Hoa Dong pada khususnya merupakan citra yang sangat kongkrit dan hihup-hidup tentang usaha industrialisasi dan modernisasi dari provinsi Long An serta seluruh negeri . Dari satu kawasan agraris, hanya dalam waktu yang tidak lama, sejak tahun 2000 sampai sekarang, setelah memperhebat industrialisasi dan modernisasi, kabupaten Duc Hoa  telah mencapai perkembangan yang sangat mengesankan”.


Sekjen Nguyen Phu Trong menganggap bahwa proses industrialisasi dan pembangunan pedesaan baru menuntut perubahan tentang cara berfikir, cara bekerja dan cara mengelola, tapi tetap harus menjaga keindahan dan persatuan di kalangan rakyat. 

Untuk melanjutkan kunjungan kerja di provinsi Long An, Selasa (15/3), Sekjen Nguyen Phu Trong melakukan temu kerja dengan para pemimpin teras provinsi ini. Pada temu kerja ini, Sekjen Nguyen Phu Trong menekankan: Provinsi Long An perlu  mempelajari, mencengkam dan menggelarkan sebaik-baiknya Resolusi Kongres Komite Partai berbagai tingkat, khususnya Resolusi Kongres Nasional ke-12 Partai Komunis Vietnam. Provinsi ini perlu berfokus melaksanakan tugas pengembangan ekonomi, menjaga secara mantap pertahanan-keamanan, melaksanakan secara baik pekerjaan hubungan luar negeri. Sekjen Nguyen Phu Trong meminta kepada provinsi Long An supaya mengadakan dengan baik pemilihan anggota Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-14 dan anggota Dewan Rakyat berbagai tingkat untuk masa bakti 2016-2021, menjamin demokrasi dan sesuai dengan undang-undang.