Hoang Thanh Tung, Ketua Komisi Hukum MN Vietnam berbicara di sepan sidang tersebut (Foto: Hoang Ton/baotintuc.vn)

Revisi dan penambahan UU tentang Kekayaan Intelektual kali ini merupakan tuntutan yang mendesak terhadap perkembangan sosial-ekonomi Vietnam. Hal ini telah diwujudkan dalam haluan, garis politik Partai Komunis dan kebijakan Negara tentang penyempurnaan perekonomian pasar berarah sosialisme, industrialisasi, dan modernisasi untuk berinisiatif mengikuti Revolusi Industri 4.0, berkembang secara cepat dan berkesinambungan, berdasarkan pada sains-teklonogi, inovasi, dan tranformasi digital.

Para anggota komisi tersebut setuju merevisi UU. Tentang sifat integrasi dengan komitmen-komitmen internasional, banyak masukan pendapat yang menyatakan bahwa isi-isi RUU kali ini pada pokoknya memenuhi komitmen internasional di mana Vietnam menjadi anggotanya, terutama Perjanjian CP TPP dan Perjanjian EVFTA.

Di akhir sidang Ketua Komisi Hukum Hoang Thanh Tung merekomendasikan  agar revisi dan penambahan beberapa pasal UU tentang Kekayaan Intelektual yang harus mempromosikan kegiatan pembaruan, dengan kreatif, berinisiatif dan aktif menerapkan prestasi Revolusi Industri 4.0 melalui penguatan pemanfaatan dan pelaksanaan hak kekayaan intelektual, membuat kegiatan ini kian mendekati kenyataan praktis dan kebiasaan internasional.