Juru bicara Kementerian Pertahanan Republik Korea, Choi Hyun-soo menegaskan bahwa ini adalah untuk pertama kalinya RDRK tidak menjawab panggilan dari Republik Korea sejak hubungan-hubungan hotline dipulihkan pada tahun 2018. Seorang pejabat Kementerian Unifikasi Republik Korea menekankan bahwa jalur-jalur hubungan komunikasi antara dua pihak adalah instrumen pertukaran dasar dan perlu dipertahankan sesuai dengan permufakatan-permufakatan antara dua negara. Pejabat ini menunjukkan bahwa di samping menaati permufakatan-permufakatan antar-Korea, Pemerintah Republik Korea juga akan memperkuat upaya untuk berkiblat ke perdamaian dan kemakmuran di Semenanjung Korea.

Pada hari yang sama, Wali Kota Seoul, Park Won-soon memprotes para aktivis Republik Korea yang menyebarkan surat selebaran anti-Pyong Yang, bersamaan itu menganggap tindakan ini sebagai ancaman yang potensial terhadap hubungan antar-Korea.