Pernyataan dari Kemlu Republik Korea tersebut mengumumkan bahwa para utusan khusus urusan nuklir dari Republik Korea dan Jepang telah mengimbau RDRK untuk menghentikan tindakan yang meningkatkan ketidakstabilan dan kembali ke jalur dialog dan diplomasi. Para pejabat dari kedua negara menyebutkan bahwa peluncuran terbaru RDRK telah melanggar resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menimbulkan ancaman tidak hanya terhadap Semenanjung Korea saja, tetapi juga terhadap komunitas internasional.
Pada hari yang sama, Tim Transisi Kekuasaan Presiden Terpilih Republik Korea, Yoon Suk-yeol menyatakan keprihatinannya akan peluncuran RDRK di hari yang sama dam menekankan bahwa pemerintah baru Republik Korea akan menanggapi semua tindakan yang menyulut pertempuran.