Rudal-rudal yang ditembakkan oleh AS, Inggeris dan Perancis  terhadap beberapa target di Suriah pada 14/4. (Foto: Xinhua/kantor berita Vietnam)

Pemerintah Kuba, pada hari yang sama, mengeluarkan pernyataan yang isinya menegaskan: Serangan yang dilakukan oleh AS dan para sekutu Barat terhadap pangkalan-pangkalan militer dan sipil di Suriah merupakan tindakan sepihak dan tanpa izin Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). La Habana mengecam serangan ini yang melanggar secara terang-terangan prinsip-prinsip Hukum Internasional dan Piagam PBB, merpakan tindakan penyalah-gunaan untuk menentang  sebuah Negara  yang berdaulat, merumitkan secara lebih mendalam bentrokan-bentrokan di dalam  negeri dan di kawasan.

Sementara itu, Duta Besar Suriah untuk Tiongkok, Imad Moustapha pada hari yang sama memberitahukan: Damaskus akan berseru kepada DK PBB supaya melakukan tindakan menentang “pelanggaran yang terang-terangan” dari AS, Inggeris dan Perancis. Dia juga berterima kasih kepada Pemerintah Rusia yang sudah bahu-membahu  dengan Pemerintah Suriah.

Presiden Bolivia, Evo Morales, pada hari yang sama, mengutuk serangan yang dilakukan oleh AS dan para sekutunya  terhadap Suriah dan menganggap bahwa  AS dan para sekutu telah bertindak dengan dalih yang dibuat-buat.

 Bertentangan dengan pandangan tersebut, Perdana Menteri (PM) Kanada, Justin Trudeau menegaskan dukungan kuat terhadap  serangan tersebut  yang menyasar pada   basis-basis  senjata kimia Suriah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO, Jens Stoltenberg mendukung operasi serangan yang dilakukan AS, Inggeris dan Perancis terhadap basis-basis  senjata kimia Suriah. Dia mengatakan bahwa tindakan militer ini akan membantu mengurangi kemampuan Pemerintah Damaskus yang melakukan serangan terhadap warga Suriah dengan  menggunakan  senjata kimia.

 Ketika memberikan reaksi  kepada serangan tersebut,  Sekjen PBB, Antonio Guterres, dalam pernyataan-nya pada Sabtu (14 April), menekankan: Piagam PBB telah menunjukkan bahwa semua negara berkewajiban  menaati Piagam PBB  dan hukum  internasional pada umumnya, khususnya ketika menangani masalah-masalah perdamaian dan keamanan. Sekjen PBB menekankan: DK PBB menunjukkan tanggung jawab utama terhadap usaha menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, Sekjen Antonio Guterres berseru kepada semua anggota  DK PBB  supaya bersatu padu dan memikul tanggung jawab ini.