Presiden Vo Van Thuong Menekankan Peranan APEC dalam Menangani Tantangan-Tantangan Ekonomi Dunia

Vu Dung
Chia sẻ
(VOVWORLD) - Pada Rabu sore (15 November), waktu lokal, atau Kamis pagi (16 November), WIB, di Kota San Francisco, Amerika Serikat (AS), Presiden Vietnam, Vo Van Thuong dan delegasi tingkat tinggi Vietnam menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Badan Usaha Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), dengan tema: “Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif”.
Presiden Vo Van Thuong Menekankan Peranan APEC dalam Menangani Tantangan-Tantangan Ekonomi Dunia - ảnh 1Presiden Vo Van Thuong berbicara pada KTT tersebut (Foto: Thong Nhat / VNA)

Ketika berbicara sebagai pembuka tema pada KTT tersebut, Presiden Vo Van Thuong meminta supaya mendorong kerja sama internasional di bidang keamanan ekonomi, khususnya meningkatkan daya tahan dari perekonomian-perekonomian anggotanya dan badan-badan usaha di kawasan dalam menghadapi krisis-krisis di masa depan; mengimbau komunitas badan usaha berjalan seperjalanan dengan Negara dalam melaksanakan komitmen dan pembangunan yang berkelanjutan; mengejar target-target jangka panjang mengenai ekonomi, lingkungan dan sosial; memperkuat investasi di bidang sains-teknologi, berinvestasi pada manusia, membina komunitas-komunitas inklusif dan mandiri. Presiden Vo Van Thuong menekankan:

Lebih dari yang sudah-sudah, APEC perlu menegaskan kembali komitmen untuk mempertahankan pembukaan pasar, memperhebat konektivitas ekonomi internasional, mendukung satu perekonomian dunia yang terbuka, inklusif dan berkelanjutan. Menjamin kepentingan dari perdagangan didistribusikan di mana-mana dan secara setara dalam masyarakat. Perdagangan bebas dan investasi akan membantu perekonomian-perekonomian Asia-Pasifik meningkatkan daya tarik, terus menjadi pilihan utama dari para investor”.

Presiden Vo Van Thuong menegaskan bahwa Vietnam selalu menghormati, melindungi hak dan kepentingan yang sah, legal dari para investor, menganggap keberhasilan badan usaha sebagai keberhasilannya, dan kegagalan badan usaha sebagai kegagalan Negara dalam penyelenggaraan kebijakan.

Komentar