(VOVworld) – Anggota Eropa urusan Perdagangan, Cecillia Malmstrom, Senin (21/12) memberitahukan bahwa perundingan perdagangan antara Rusia, Uni Eropa dan Ukraina yang berlangsung di Brussels, Ibukota Belgia telah gagal. Dia menganggap bahwa alasanya karena fihak Rusia “kurang fleksibel” dalam perundingan. Perundingan tersebut gagal pada latar belakang para pemimpin Uni Eropa sepakat memperpanjang lagi 6 bulan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Rusia, yang bersangkutan dengan krisis di Ukraina setelah sanksi-sanksi sekarang akan habis berlaku pada akhir 1/2016.

Ketika memberikan reaksi terhadap keputusan Uni Eropa tersebut, Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari yang sama menyatakan bahwa perpanjangan sanksi terhadap Moskwa akan semakin memacu Kiev melanggar pasal-pasal dalam Permufakatan Minsk dan menganggap bahwa Uni Eropa mengaitkan sanksi-sanksi terhadap Moskwa dengan penanganan bentrokan di Ukraina Timur dan Ukraina Selatan adalah dipaksakan, tidak berdasar dan tidak logis.          

Yang bersangkutan dengan situasi tersebut, Perdana Menteri (PM) Rusia, Dmitry Medvedev, Senin (21/12), menandatangani keputusan untuk mengenakan status-status negara yang paling disukai (MFN) alih-alih perjanjian perdagangan bebas dengan Ukraina serta menerapkan sanksi-sanksi ekonomi terhadap negara tetangga ini sejak awal tahun 2016. Menurut itu, sejak 1/1/2016, Rusia akan menerapkan rezim pajak impor terhadap Ukraina menurut tarap pajak bersama dari Persekutuan ekonomi Asia-Eropa (EAES). Juga dari 1/1/2016, Rusia akan mengenakan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Ukraina di bidang ekonomi karena negara ini telah ikut serta dalam sanksi-sanksi yang dikenakan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat terhadap Rusia. PM Rusia memberitahukan bahwa Moskwa harus menerapkan MFN untuk melindungi pasar serta para produsen di dalam negeri dan tidak membolehkan barang dagangan dari negara-negara lain diimpor ke Rusia  dengan nama barang Ukraina ketika perjanjian konektivitas Ukraina-Uni Eropa menjadi efektif pada tahun 2016.

Sebelumnya, pada 16/12 ini, Presiden Rusia, Vladimir Putin juga menandatangani dekrit untuk menghentikan perjanjian perdagangan bebas dengan Ukraina sejak 1/1/2016.