Direktur Eksekutif UN Women, Sima Bahous mengeluarkan imbauan tersebut bertepatan menandai dua tahun Pasukan Taliban kembali menguasai pemerintahan di Afghanistan (15/08/2021-15/08/2023). Dia menyatakan bahwa pemberlakuan lebih dari 50 dekrit, instruksi dan pembatasan yang dikenakan Pasukan Taliban, melalui itu, mengekang peluang perkembangan dari kaum perempuan dan anak-anak perempuan merupakan diskrimis gender yang mendalam. Pejabat PBB mengimbau Taliban supaya meninjau kembali dan memperhitungkan semua dampak yang diakibatkan kebijakan tersebut terhadap situasi praktik dan masa depan Afghanistan.
Pada hari yang sama, para pejebat dan mitra PBB telah menyepakati perlunya terus memberikan bantuan dan melakukan investasi pada solusi-solusi jangka panjang bagi Afghanistan, di konteks semua kesulitan ekonomi berpengaruh serius terhadap situasi hidup di negara Asia Barat Daya ini.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken menegaskan perbaikan kebijakan-kebijakan terhadap kaum perempuan merupakan faktor yang menentukan apabiila Pemerintah Taliban di Afghanistan ingin menggalang hubungan baik dengan semua negara di dunia. Dia juga membela keputusan menarik serdadu ke luar Afghanistan, menekankan ini merupakan keputusan yang teramat sulit tapi juga sangat tepat.