Dalam rancangan undang-undang tersebut ada satu ketentuan yang sepenuhnya baru dalam praktek perundang-undangan Viet Nam. Yaitu kaum pekerja di badan-badan usaha punya hak membentuk organisasinya yang berada di luar sistim organisasi serikat buruh dari sistim Konfederasi Serikat Pekerja Viet Nam. Mai Duc Thien, Wakil Kepala Direktorat Perundang-undangan dari Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Disabilitas dan Sosial Viet Nam memberitahukan: “Ini merupakan ketentuan yang sepenuhnya baru dalam praktek undang-undang Viet Nam. Rancangan perundang-undangan ini akan menentukan beberapa pasal untuk menetapkan bahwa organisasi itu hanya bisa melakukan aktivitas yang sah ketika mendaftarkan nama kepada badan-badan negara atau organisasi itu masuk ke dalam sistim Konfederasi Serikat Pekerja Viet Nam”.