Opini umum Kota Da Nang dan Provinsi Khanh Hoa memprotes Tiongkok yang menyatakan membentuk “Distrik Xisha” dan “Distrik Nansha”

Chia sẻ
(VOVWORLD) - Informasi tentang perihal Tiongkok memutuskan membentuk apa yang dinamakan “Distrik Xisha” dan “Distrik Nansha” di bawah "Kota Sansha", Provinsi Hainan, menyebabkan pemerintahan dan warga Kota Da Nang dan Provinsi Khanh Hoa, dua daerah yang mengelola Kabupaten Hoang Sa dan Kabupaten Truong Sa sangat marah, menganggap ini sebagai pelanggaran yang seritus terhadap hukum internasional, kedaulatan dan hak kedaulatan yang tidak bisa diperdebatkan terhadap dua kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly).
Opini umum Kota Da Nang dan Provinsi Khanh Hoa memprotes Tiongkok yang menyatakan membentuk “Distrik Xisha” dan “Distrik Nansha” - ảnh 1Tiongkok dengan congkak membentuk pemerintahan di Tizard Bank di Kepulauan Truong Sa milik kedaulatan Vietnam (Foto: AMTI/CSIS)

Di medsos Facebook dan Zalo, warga Da Nang menegaskan bahwa Kepulauan Hoang Sa dan Kepulauan Truong Sa milik Vietnam selama banyak generasi ini. Magister sejarah Nguyen Minh Khoa, Kota Da Nang memberitahukan:

“Kepulauan Hoang Sa dan Kepulauan Truong Sa merupakan kawasan milik kedaulatan Vietnam, tidak terpisahkan dari wilayah Vietnam. Hal ini punya cukup bukti sejarah dan kebudayaan yang tidak bisa disangkal, termasuk di segi pendirian internasional. Oleh karena itu, semua tindakan Tiongkok selama ini adalah sangat congkak, melanggar kedaulatan Vietnam secara serius. Kami memprotes hal ini”.

Komite rakyat Kabupaten Hoang Sa, Kota Da Nang, pada Minggu malam (19/4), mengeluarkan Komunike tentang pembentukan “Distrik Xisha” dan “Distrik Nansha” di bawah apa yang dinamakan “Kota Sansha” yang dilakukan oleh Tiongkok. Komunike tersebut menunjukkan bahwa tindakan Tiongkok melanggar secara serius kedaulatan  wilayah Vietnam, melanggar hukum internasional dan merumitkan situasi di Laut Timur. Komite Rakyat Kabupaten Hoang Sa memprotes keras dan meminta kepada Tiongok supaya segera menghapuskan keputusan yang salah dan segera menghentikan semua tindakan yang ilegal di Kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa milik Vietnam.

Di Provinsi Khanh Hoa, Nguyen Tan Tuan, Ketua Komite Rakyat Provinsi Khanh Hoa menekankan bahwa tindakan Tiongkok ini melanggar hukum internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut tahun 1982.

“Kami meminta kepada Tiongkok supaya segera menghentikan tindakan yang salah ini. Pemerintahan dan warga Provinsi Khanh Hoa terus menyemangati nelayan berangkat mengarungi laut, menangkap ikan sambil membela kedaulatan laut dan pulau”.

Komentar