(VOVworld) - Seperti yang telah kami beritakan, pada Selasa 10 Juli,  Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Hillary Clinton  memulai kunjungan  dua hari di Vietnam, sebelum  menuju ke Kamboja untuk menghadiri serentetan Konferensi penting dalan rangka  ASEAN. Ini untuk ketiga kalinya selama tiga tahun, Menlu  Hillary Clinton melakukan kunjungan di Vietnam. Yang mendampingi Menlu AS, ada rombongan pejabat dan badan usaha AS. Pada Selasa sore 10 Juli, di Hanoi, Menlu Hillary Clinton melakukan pembicaraan dengan Menlu Vietnam Pham Binh Minh.



 Dua Menlu menyatakan kepuasan atas prestasi dalam hubungan Vietnam-AS pada waktu lalu, percaya bahwa hubungan Vietnam- AS sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut lagi pada waktu mendatang, khususnya di bidang- bidang ekonomi, perdagangan, sains, teknologi, pendidikan dan pelatihan. Dua fihak juga membahas langkah-langkah  kerjasama di bidang perikemanusiaan, memecahkan akibat perang. AS terus membantu semua proyek penjinakan bom dan ranjau di Vietnam. Dua fihak juga berbahas tentang mempertahankan perdamaian, kestabilan, kerjasama dan keamanan pelayaran di Laut Timur dan  sepakat bahwa semua sengketa tentang kedaulatan di Laut Timur perlu dipecahkan dengan langkah damai di atas dasar hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut- tahun 1982,  bersamaan  itu mematuhi Deklarasi tentang perilaku  dari semua fihak di Laut Timur (DOC)  yang ditandatangani oleh ASEAN dan Tiongkok pada tahun 2002. Setelah pembicaraan, dua Menlu  telah melakukan pertemuan dengan  media massa  Vietnam dan Internasional. Ketika mengapresiasi  peranan Vietnam di kawasan, Menlu Hillary Clinton  mengatakan: “Vietnam sedang muncul sebagai pemimpin di subkawasan sungai Mekong dan kawasan ASEAN. AS menilai tinggi sumbangan Vietnam dalam memecahkan sengketa di Laut Timur secara damai. AS berharap  bahwa Vietnam akan bersama dengan negara- negara ASEAN dan Tiongkok cepat menyempurnakan Kode Etik cara perilaku di Laut Timur untuk bisa memecahkan semua sengketa yang terjadi menurut   hukum Internasional.”

Ketika menjawab pertanyaan wartawan Vietnam tentang langkah-langkah AS dalam mendorong akibat perang di Vietnam, Menlu Hillary Clinton  mengatakan: “ Kami menaruh perhatian pada masalah ini dan AS telah  meningkatkan komitmen tentang keuangan. Dalam pembicaraan hari ini, kami telah melakukan perbahasan untuk bisa mengajukan satu rencana yang lebih berjangka panjang. Tentang pencarian serdadu AS yang hilang dalam perang di Vietnam, AS menilai tinggi bantuan Vietnam selama lebih dari dua dekade ini. Sebaliknya, AS juga akan membantu Vietnam memberikan  dokumen tentara Vietnam  yang hilang dalam perang”.

Pada sore hari itu juga,  di kota Hanoi, Perdana Menteri (PM) Vietnam Nguyen Tan Dung telah menerima Menlu AS Hillary Clinton. Menlu AS  telah memberikan apresiasi  terhadap prestasi-prestasi yang telah dicapai Vietnam  dalam perkembangan sosial-ekonomi. Dia juga menyatakan kegembiraan akan langkah-langkah perkembangan dalam hubungan dua negara di bidang-bidang  kerjasama bilateral  maupun di semua forum  regional dan internasional.

Pada pihaknya, PM Vietnam Nguyen Tan Dung  dan Menlu AS Hillary Clinton  berbahas tentang  perkembangan-perkembangan belakangan ini di Laut Timur dan kerjasama subkawasan sungai Mekong.  Dua  pihak menekankan arti pentingnya  dalam mempertahankan  perdamaian, kestabilan dan kerjasama, menjamin kebebasan  keamanan dan keselamatan pelayaran  di Laut Timur, menegaskan bahwa sengketan  kedaulatan  di Laut Timur harus dipecahkan dengan langkah-langkah damai, di atas dasar hukum internasional, terutama Konvensi PBBtentang Hukum Laut -1982 dan secara serius melaksanakan Deklarasi  tentang perilaku  dari semua pihak di Laut Timur yang menuju ke Kode Etik tentang perilaku dari semua pihak di Laut Timur (COC). Menlu AS Hillary Clinton menyatakan kekhawatiran akan perkembangan -perkembangan baru-baru ini  di Laut Timur dan menegaskan: Pemerintah AS  mendukung kuat  hak dari semua negara  pantai di zona ekonomi eksklusif  dan landas kontinen menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut -1982./. 
.