(VOVworld) – Untuk memberikan sumbangan pendapat kepada Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Pendekatan Informasi pada persidangan ke-11 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13, Kamis sore (24/3), para anggota MN menegaskan bahwa hak mendekati informasi merupakan hak manusia, hak asasi warga negara, menciptakan kepercayaan kaum warga negara terhadap haluan-haluan dan kebijakan Negara, terutama pada tahap integrasi ekonomi internasional.

Tentang subyek pemberi informasi, beberapa anggota MN menganggap RUU tersebut menentukan bahwa kalau hanya ada badan Negara, maka belum cukup. Kenyataan menunjukkan bahwa warga negara tidak hanya memerlukan informasi dari badan-badan Negara, melainkan juga sangat memerlukan informasi dari berbagai badan, oranisasi sosial politik, organisasi sosial politik kejuruan, badan usaha milik Negara dan unit-unit yang menggunakan anggaran keuangan Negara.

Tentang obyek penerima informasi, Bapak Truong Trong Nghia, anggota MN Vietnam dari kota Ho Chi Minh menganggap: “Ini merupakan hak manusia, maka obyek penerima informasi bukan hanya orang Vietnam saja, melainkan juga orang asing. Sementara itu, kita hanya baru punya ketentuan tentang orang asing yang tinggal di Vietnam. Akan tetapi, juga ada banyak orang asing yang tinggal di luar negeri yang ingin mendapat informasi dari Vietnam untuk melakukan investasi dan bisnis. Selain itu, tentang orang Vietnam yang tinggal di luar negeri, orang-orang yang tidak punya kewarga-negaraan, kami meminta supaya menentukan-nya secara jelas dalam Undang-Undang”.