(VOVworld) – Loka karya untuk menggelarkan Resolusi Sidang Pleno ke-4 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) tentang pembangunan infrastruktur secara sinkron yang bernama “Teknologi informasi-Infrastruktur dari infrastruktur” yang berlangsung pada Sabtu pagi 17 Maret di  kota Hanoi.

Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong pada Jumat 16 Maret menandatangani pemberlakuan Resolusi nomor 13 Sidang Pleno ke-4 KS PKV angkatan ke-XI tentang pembangunan sistim infrastruktur yang sinkron untuk menjadikan Vietnam sebagai negara industri meurut arah modern pada tahun 2020. Resolusi ini menekankan jelas pandangan Komite Sentral PKV, menganggap mendorong kuat pengembangan dan penerapan teknologi informasi sebagai tugas primer dalam peta jalan industrialisasi-modernisasi perekonomian Tanah Air. Pada loka karya tersebut, Menteri Informasi dan Komunikasi Vietnam Nguyen Bac Son menekankan, “Semua tingkat pemerintahan, instansi dan daerah bersama sama mempelajari untuk membuat program aksi melaksanakan Resolusi nomor 13 tentang pengembangan infrastruktur informasi yang merapati situasi praksis daerahnya, menjamin supaya sinkron dengan program aksi Pemerintah. Mendidik, mengembangkan sumber daya manusia teknologi informasi yang berkualitas tinggi, mencapai tarap internasional, membangun badan-badan usaha dan korporasi teknologi informasi komunikasi Vietnam yang cukup kuat untuk menguasai teknologi informasi, menjamin keamanan informasi, mempertahankan dengan mantap kedaulatan nasional tentang dunia maya dan sumber daya digital.”
".

(Foto: vtf.vn)

 Menurut projek “Cepat menjadikan Vietnam sebagai negara kuat tentang teknologi informasi dan komunikasi” telah diesahkan oleh Perdana Menteri, sampai tahun 2020 prosentase teknologi informasi-komunikasi pada GDP mencapai dari 8 sampai 10%. Pada tahun 2020, Vietnam masuk ke-10 besar negara-negara memelopori pemasokan jasa prosesing perangkat lunak dan isi digital. Sampai tahun 2020, menjadikan Vietnam sebagai kelompok 1/3 negara yang memelopori daftar klasifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perangkat persiapan E-government./.