Mengamandir UU mengenai Asuransi Kesehatan untuk Kembangkan Asuransi Kesehatan Seluruh Rakyat

Chia sẻ
(VOVWORLD) - Untuk melanjutkan program kerja Persidangan ke-8, Majelis Nasional angkatan XV yang sedang berlangsung di Kota Hanoi, pada Kamis sore (24 Oktober), MN melakukan pembahasan di grup-grup tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) atas beberapa pasal UU mengenai Asuransi Kesehatan dan RUU mengenai Data.

Mengamandir beberapa pasal UU mengenai Asuransi Kesehatan untuk mengembangkan asuransi kesehatan seluruh rakyat sesuai dengan situasi sosial-ekonomi tanah air; sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional terkait dengan asuransi kesehatan dimana Vietnam menjadi anggotanya. Bersamana itu, menjamin jaring pengaman sosial, hak, kepentingan peserta asuransi kesehatan, fasilitas pemeriksaan dan pengobatan; menggunakan secara efektif dana asuransi kesehatan.

Mengamandir UU mengenai Asuransi Kesehatan untuk Kembangkan Asuransi Kesehatan Seluruh Rakyat - ảnh 1Para anggota MN melakukan pembahasan di grup-grup 

Terkait dengan RUU mengenai Data, Ibu Phuc Binih Nie Kdam, anggota MN Provinsi Dak Lak, mengatakan:

Penyusunan RUU mengenai Data sangat diperlukan, khususnya pada tahapan transformasi digital sekarang ini. Pembangunan Pusat data nasional sangatlah perlu, namun, perlu meninjau kembali, memperjelas struktur organisasi dan aktivitas Pusat data nasional. Selain itu, saya meminta supaya membuat laporan untuk memperjelas opsi-opsi menghadapi dan menangani masalah yang muncul”.

Sebelumnya, pada Kamis pagi (24 Oktober), MN melakukan pembahasan di auditorium tentang RUU mengenai Serikat Buruh (amandemen). RUU ini telah melengkapi hak berpartisipasi dan beraktivitas dalam organisasi Serikat Buruh dari pekerja yang adalah orang asing yang bekerja di fasilitas-fasilitas pengguna pekerja di wilayah Vietnam. Ketentuan ini bertujuan untuk melaksanakan komitmen-komitmen internasional tentang pekerja, Serikat Buruh Vietnam, menjamin kesinkronan dan penyatuan dari sistem perundang-undangan yang berlaku, terutama Kitab UU mengenai Tenaga Kerja.

Komentar