Selama kunjungannya, PM Pham Minh Chinh melakukan kunjungan kehormatan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Presiden Tiongkok, Xi Jinping; melakukan pembicaraan dengan PM Li Qiang; melakukan pertemuan dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional, Zhao Leji dan Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik, Wang Huning, melakukan survei di Zona baru Zhongan, Hebei, Tiongkok.
PM Vietnam, Pham Minh Chinh (kiri) dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping (Foto: VOV) |
Pada semua pertemuan dan pembicaraan, kedua belah pihak sepakat melaksanakan dengan baik “Pernyataan Bersama dalam terus menggencarkan dan memperdalam lebih lanjut hubungan kemitraan kerja sama strategis yang komprehensif Vietnam-Tiongkok”; mempertahankan secara erat silaturahmi tingkat tinggi; memperkuat silaturahmi saluran Partai, Pemerintah, Majelis Nasional (MN) Vietnam dan Kongres Rakyat Nasional Tiongkok, dan sebagainya. Vietnam menganggap pengembangan hubungan dengan Tiongkok sebagai pilihan strategis dan prioritas papan atas, Tiongkok menganggap Vietnam sebagai arah prioritas dari diplomasi tetangga.
Kedua belah pihak sepakat mendorong konektivitas perkembangan strategis antara kedua negara, mempercepat kerja sama untuk bersama-sama membangun “Sabuk dan Jalan” yang berkualitas tinggi, membuat sistem logistik multi-cara, dan sebagainya. Vietnam akan terus menciptakan lingkungan yang baik kepada badan-badan usaha Tiongkok untuk melakukan investasi di Vietnam.
Panorama pertemuan antara pihak Vietnam dan Tiongkok (Foto: VOV) |
Kedua belah pihak sepakat memperkuat silaturahmi persahabatan dan kerja sama yang saling menguntungkan antardaerah, khususnya provinsi-provinsi perbatasan; melaksanakan secara serius “Kesepakatan tentang semua prinsip dasar dalam membimbing penanganan masalah di laut antara Vietnam-Tiongkok”; mengontrol secara rasional semua perselisihan di laut, memperkuat kerja sama di laut, menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Timur, sepakat terus mendorong pelaksanaan dengan komprehensif dan efektif “Deklarasi Para Pihak di Laut Timur (DOC) di atas dasar yang disepakati dan cepat mencapai “Kode Etik Para Pihak di Laut Timur” (COC) secara substansial, efektif, dan sesuai dengan hukum internasional, di antaranya ada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982.