Sidang tersebut dihadiri Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Alam, Markas Komando Maritim Polisi Nasional Filipina, beserta para anggota Majelis Tinggi negara ini.

Pada sidang tersebut, anggota Majelis Tinggi Filipina, Francis Tolentino menyatakan kekhawatiran atas UU baru mengenai Polisi Laut Negara Tiongkok yang mengizinkan polisi laut menggunakan senjata untuk melawan kapal-kapal asing ke wilayah yang disebut perairan di bawah hak yurisdiksi Tiongkok. UU tersebut juga mengizinkan para anggota penjaga pantai menghancurkan bangunan buatan asing di terumbu karang yang diklaim kedaulatannya oleh Beijing di sebagian besar area Laut Timur dan memeriksa kapal-kapal asing yang melewati perairan ini.

Pada sidang tersebut, Komisi Hubungan Luar Negeri dari Majelis Tinggi Filipina juga membahas resolusi Majelis Tinggi No.369, yang di antaranya mengimbau badan-badan pelaksana hukum ntuk memberikan tekanan hukum dan diplomatik terhadap pemerintah Tiongkok untuk menghentikan semua kegiatan merusak ekosistem di Laut Timur dan memberikan santunan atas kerugian yang ditimbulkan.