Ilustrasi

Sampai sekarang, Viet Nam telah berhasil melaksanakan 175 rekomendasi DK PBB  dengan persentase lebih dari 96% tentang pelaksanaan HAM. Begitulah informasi yang diajukan pada lokakarya internasional tentang dialog dan pelatihan tentang HAM yang diadakan pada Kamis (30 Agustus) di Kota Da Nang, Viet Nam Tengah.

Profesor Muda, Doktor Hoang Van Nghia, Kepala Direktorat urusan Kerjasama Internasional dari Akademi Politik Nasional Ho Chi Minh memberitahukan: “Kami menegaskan 8 kebijakan dasar dari Negara Viet Nam tentang HAM.  Pertama-tama ialah menghormati, membela dan melaksanakan HAM adalah kebijakan pertama yang menjelujuri semua kebijakan. Termasuk kebijakan tentang jaring pengaman sosial terbaru sekarang untuk melaksanakan hak mendapat  jaring pengaman sosial di Pasal 34 Undang-Undang Dasar  (UDD) tahun 2013. Ini untuk pertam kalinya hak mendapat  jaring pengaman sosial dimasukkan ke dalam ketentuan UUD pada awalnya. Pasal 34 UUD  tentang hak mendapat jaring pengaman sosial juga membantu secara efektif jaminan hak dari kelompok-kelompok  yang rentan, khususnya kelompok penyandang cacad”.

Prioritas dan komitmen Viet Nam dalam  waktu mendatang yaitu terus mengembangkan langkah-langkah perkembangan baru tentang institusi, hukum dankebijakan, berupaya mengatasi tantangan, melalui pelaksanaan prinsip: “Pemerintah yang membina demi rakyat” dan mendorong perkembangan yang berkesinambungan. Prioritas setinggi-tiingginya dari Viet Nam ialah terus membangun Negara hukum, melakukan reformasi undang-undang untuk memperkokoh fundasi institusi, hukum dan kebijakan yang bersangkutan dengan  usaha membela dan mendorong HAM.