(VOVworld) – Pada Kamis (12 Maret), Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam melanjutkan sidang ke-36, memberikan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai pelaksanaan pengadilan administrasi (amandemen) dan RUU mengenai pelaksanaan pengadilan sipil (amandemen).

Ketika berbahas tentang RUU mengenai pelaksanaan pengadilan sipil (amandemen), mayoritas pendapat menganggap bahwa RUU ini mempunyai banyak ketentuan baru, mengkongkritkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 2013, UU mengenai Organisasi Mahkamah Agung Rakyat, menjamin kesatuan dari perundang-undangan. Menurut Phan Trung Ly, Ketua Komisi Hukum MN, amandemen kali ini bertujuan meningkatkan kualitas pengadilan terhadap kasus-kasus pengadilan sipil, mengatasi situasi sisanya kasus-kasus.


Sebelumnya, pada pagi harinya, ketika memberikan pendapat terhadap RUU mengenai pelaksanaan pengadilan administrasi (amandemen), para anggota MN berfokus membahas wewenang Mahkamah.

Pada Jumat (13 Maret), Komite Tetap MN melakukan interpelasi selama hari kepada Ketua Mahkamah Agung Rakyat, Truong Hoa Binh dan Menteri, Ketua Komisi urusan Etnis Minoritas, Giang Seo Phu tentang tanggung jawab pengelolaan dari Kementerian dan Instansi-nya./.