(VOVworld) – Untuk melanjutkan persidangan ke-34, pada Selasa pagi (20 Januari), Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13 memberikan pendapat tentang masalah-masalah yang masih ada perbedaan pendapat dari Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Organisasi pemerintahan daerah. Yaitu: skala penyesuaian, pola organisasi pemerintahan daerah, desentralisasi antara badan-badan Negara di pusat dengan daerah dan antar-tingkat pemerintahan daerah.


Tentang pemilihan pola organisasi pemerintahan daerah, beberapa pendapat menyetujui opsi membedakan pola organisasi pemerintahan daerah di satuan administrasi pedesaan dengan satuan administrasi perkotaan seperti tuntutan yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 2013. Opsi ini mewarisi hasil-hasil positif yang telah dicapai dalam melaksanakan percobaan melaksanakan tidak ada Dewan Rakyat di kabupaten dan kecamatan menurut Resolusi MN. Akan tetapi, pandangan ke-2 tidak menyetujui opsi ini dengan alasan bahwa dimana ada pemerintahan, di sana harus ada Dewan rakyat.

Tentang desentralisasi antara badan-badan Negara di pusat dengan daerah, banyak pendapat menyetujui peninjauan ketentuan-ketentuan dalam sistim perundang-undangan, merapati Undang-Undang Dasar dan naskah-naskah Partai, khususnya resolusi-resolusi Polit Biro tentang mekanisme khusus terhadap kota-kota di pusat dan beberapa daerah agar dimanifestasikan secara lebih jelas dalam RUU.

Pada sore harinya, Komite Tetap MN Vietnam memberikan pendapat tentang masalah-masalah besar yang masih ada perbedaan pendapat dari RUU mengenai Organisasi Pemerintah (amandemen) dan RUU mengenai Keselamatan, Sanitasi Kerja./.