Ketua MN Vuong Dinh Hue (kiri) dan Ketua Kongres Rakyat Nasional Tiongkok, Zhao Leji (Foto: VOV)

Pada pembicaraan, kedua belah pihak sepakat mempertahankan pertukaran dan kontak tingkat tinggi serta berbagai tingkat, memperhebat silaturahmi dan kerja sama saluran Partai, Pemerintah, MN – Kongres Rakyat Nasional, Front Tanah Air - Majelis Permusyawaratan Politik antara kedua negara, mengembangkan peranan MN dan Kongres Rakyat Nasional dalam mendorong kerja sama antara kedua negara. Ketua MN Vuong Dinh Hue meminta kepada kedua belah pihak supaya memperhebat konektivitas strategi perkembangan, meningkatkan lebih lanjut kualitas dan efektivitas kerja sama di bidang-bidang, meminta Tiongkok supaya terus memperluas impor komoditas, hasil pertanian dan hasil perikanan Vietnam, cepat merundingkan dan menandatangani Kesepakatan kerangka tentang perdagangan beras, menggelar dengan efektif perocontohan koridor pintar, dan sebagainya.

Ketua Kongres Rakyat Nasional, Zhao Leji meminta kepada kedua belah pihak supaya mengkonektivitaskan strategi antara inisiatif Sabuk dan Jalan serta Dua Koridor satu sabuk, fokusnya ialah membangun infrastruktur perhubungan jalan darat dan jalan kereta api, koridor pintar, turut meningkatkan kinerja bea cukai; mendorong kerja sama untuk menjamin rantai pasokan, rantai produksi, ekonomi digital, ekonomi hijau, energi terbarukan, mineral utama, 5G.

Tentang kerja sama antara dua badan legislasi, Ketua MN Vuong Dinh Hue meminta MN Vietnam dan Kongres Rakyat Nasional memperkuat pertukaran delegasi berbagai tingkat; memperkuat pertukaran, berbagi pengalaman tentang kegiatan parlemen dan badan Parlemen, menyempurnakan kepemimpinan Partai terhadap Negara, membangun Negara hukum sosialis.

Tentang masalah di laut, kedua belah pihak sepakat mengontrol semua perselisihan secara rasional, mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Laut Timur. Ketua MN Vuong Dinh Hue meminta kepada kedua belah pihak supaya secara aktif mendorong mekanisme-mekanisme negosiasi di laut untuk mencapai perkembangan yang substansial, bersama-sama dengan negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara mendorong negosiasi dalam membangun Kode Perilaku Semua Pihak di Laut Tinur (COC) secara substansial, berdaya-guna, berhasil-guna sesuai dengan hukum internasional, di antaranya ada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.