Ketegangan diplomatik di Teluk: Qatar menolak garis tuntutan yang tak benar dari negara-negara Arab

Chia sẻ
(VOVWORLD) - Qatar, pada Kamis (29 Juni), telah menyatakan bersedia membahas “masalah-masalah yang sah” dengan negara-negara Arap untuk menghentikan krisis sekarang ini di kawasan, tapi menegaskan ultimatum yang dikeluarkan oleh negara-negara ini pada pekan lalu punya tuntutan yang tak dipenuhi karena ia tidak benar.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulramah al-Thani menekankan Doha memperhatikan pemutusan tentang masalah-masalah sah yang diperhatikan oleh negara-negara Teluk, tapi ada beberapa tuntutan yang tak sesuai.

Ketegangan diplomatik di Teluk: Qatar menolak garis tuntutan yang tak benar dari negara-negara Arab - ảnh 1 Menlu) Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulramah al-Thani

Dia menunjukkan bahwa penuntusan hubungan dengan IS, jaringan teroris Al-Qada dan gerakan Islam Hezbollah dari Libanon adalah tidak bisa  karena hubungan ini tidak pernah ada. Qatar juga tidak mengusir anggota-anggota Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) karena mereka tidak berada di negara ini. Dia menyatakan bahwa karena Qatar tidak bisa melaksanakan tuntutan-tuntutan tersebut maka  Doha menyimpulkan bahwa tujuan terakhir bukan pemecahan permintaan-permintaan dalam ultimatum, tapi menimbulkan tekanan terhadap Qatar harus meninggalkan kedaulatan-nya. Diplomat ini menekankan bahwa ini merupakan hal yang akan tidak dilakukan oleh Qatar.

Pada tanggal 5/6 lalu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir telah mengenakan perintah memboikot Qatar dan menuding negara ini membantu para militan Islam, setelah itu mengeluarkan satu ultimatum termasuk tuntutan menutup satu pangkalan militer Turki di Doha, menutup Kanal Televisi Al Jazeera dan mengekang hubungan dengan Iran, bersamaan itu menetapkan waktu terakhir kepada Doha untuk menaatinya ialah 10 hari (yaitu akan berakhir pada tanggal 2/7 mendatang.) Qatar menolak tuduhan yang menentang mereka dan menyatakan bahwa tuntutan-tuntutan ini bertujuan membatasi kedaulatan negara in.  

Komentar