Panorama sidang tersebut (Foto: Phuong Hoa/VNA)

RUU tersebut telah disesuaikan menurut revisi komprehensif terhadap pasal ke-7 UU mengenai Farmasi sekarang, untuk menentukan kebijakan umum dari Negara tentang farmasi, menentukan kebijakan membantu investasi dalam mengembangkan industri farmasi.

Menurut perjanjian-perjanjian perdagangan bebas, Vietnam belum berkomitmen membuka pintu bagi distribusi farmasi tapi tidak mempertahankan hak mendekati pasar terhadap para investor asing di bidang logistik. Ibu Tran Khanh Thu, Anggota MN Vietnam dari Provinsi Thai Binh menyatakan:

“Mayoritas negara di kawasan dan di dunia yang mempunyai cabang industri farmasi yang berkembang seperti India, Republik Korea, dan Singapura juga melaksanakan kebijakan terbuka di bidang distribusi dan logistik farmasi. Kebijakan-kebijakan ini telah berpengaruh positif dalam memobilisasi dan menyerap modal invesatsi asing guna meningkatkan kemampuan pengembangan bagi  badan-badan usaha di dalam negeri. Vietnam perlu melakukan konsultasi terhadap pengalaman negara-negara di bidang ini dan hal ini juga sesuai dengan kebijakan pengembangan industri farmasi”.

Sebelumnya, pada pagi hari yang sama, MN mendengarkan Laporan tentang situasi pelaksanaan APBN tahun 2024, rancangan APBN, opsi alokasi APBN tahun 2025, Rencana keuangan-APBN tiga tahun dari tahun 2025 sampai tahun 2027 dan Laporan verifikasi tentang isi tersebut.

Pada sore hari yang sama, MN mendiskusikan RUU mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (amandeman).