(VOVworld) – Deputi Perdana Menteri (PM) Vietnam, Vuong Dinh Hue, Kamis pagi (16/6), menerima delegasi Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) yang dikepalai Wakil Kepalanya, Kenichi Tomiyoshi. Dalam temu kerja ini, Deputi PM Vuong Dinh Hue memberitahukan bahwa Resolusi Kongres Nasional ke-12 Partai Komunis Vietnam dan Resolusi Majelis Nasional (MN) Vietnam menetapkan tugas titik berat dalam waktu 5 tahun mendatang ialah melakukan restrukturisasi perekonomian yang dikaitkan dengan penggantian pola pertumbuhan, diantaranya berfokus pada tugas-tugas restrukturisasi badan usaha negara dan sistim bank-bank komersial, mengatasi secara efektif utang bermasalah, merestrukturisasi pemasukan dan pengeluaran anggaran keuangan serta menjamin keamanan utang publik. Atas nama Pemerintah Vietnam, Deputi PM Vuong Dinh Hue menilai tinggi semua penelitian JICA yang bersangkutan dengan dua bidang yang amat penting bagi Vietnam ialah restrukturisasi badan usaha milik negara dan sektor perbankan pada waktu lalu, menganggapnya sebagai bantuan dan konsultasi yang amat penting bagi Vietnam untuk mensukseskan tugas tersebut.
Deputi PM Vuong Dinh Hue menerima Wakil Ketua JICA, Kenichi Tomiyoshi
(Foto: VGP)
Pada pihaknya, Wakil Ketua JICA, Kenichi Tomiyoshi mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang bersifat sistimatis dan mendasar bagi pelaksanaan restrukturisasi badan usaha milik negara serta penanganan utang bermasalah dan penanganan bank-bank komersial yang lemah di Vietnam tahap 2016-2020. JICA bisa memberikan bantuan teknik kepada Vietnam untuk menyusun kebijakan guna menyempurnakan kerangka hukum untuk menangani utang bermasalah dan organisasi perkreditan yang lemah, merancang modal pinjaman kepada Pemerintah melalui bentuk membantu anggaran keuangan bersama yang menggunakan modal pinjaman untuk mengembangkan kebijakan; membantu memperkuat fungsi pasar modal dan memberikan bantuan teknik untuk memperbaiki aktivitas bisnis dari badan usaha milik negara yang berskala besar dengan menggunakan modal dari investor strategis atau bank Jepang untuk mendorong restrukturisasi sektor ini.