Pada sidang ini, Taro Yamato, Wakil Kepala Direktorat Jenderal urusan Kebijakan Pertahanan dari Kemenhan Jepang menyatakan kekhawatiran yang kuat  terhadap Undang-Undang mengenai Polisi Laut  Negara Tiongkok yang mulai berlaku dari Februari  2021. Ia juga mengatakan bahwa peningkatan kegiatan ketegangan yang dilaksanakan Tiongkok di Laut Huatung dan Laut Timur selama ini merugikan kepentingan yang sah dari semua pihak terkait, di antaranya ada Jepang. Selama ini, kedua pihak terus membahas rancangan membentuk hubungan hotline antara badan-badan pertahanan dua negara dan mendorong proses revisi  agar cepat mencapai kesepakatan bersama.