Menurut Organisasi tersebut, rencana-rencana pembangunan ini telah diberi  lampu hijau dari tanggal 5-6/1 ini.

Gerak-gerik tersebut dilangsungkan pada saat Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sedang melakukan membahasan untuk menetapkan apakah mahkamah ini berwenang membuka satu investigasi resmi tentang pelanggaran Israel terhadap hukum internasional di zona-zona pemukiman atau tidak. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netayahu menegaskan bahwa ICC tidak memiliki wewenang ini.