Presiden Indonesia, Joko Widodo (Foto: AFP/VNA)

Pernyataan tersebut dikeluarkan hampir sepekan setelah ada hampir 60 kapal penangkap ikan dan kapal polisi laut Tiongkok yang merembes secara ilegal perairan Natuna di Kepulauan Riau dari 19-24/12/2019.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menuduh Tiongkok melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE) dari negara ini dan menyatakan akan “tidak pernah” mengakui “garis 9 ruas” yang dilukis oleh Tiongkok secara sepihak di Laut Timur dan tidak diakui oleh hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Indonesia menegaskan bahwa ZEE negara ini telah ditetapkan sesuai dengan hukum internasional, konkretnya ialah UNCLOS, bersamaan itu menekankan bahwa sebagai satu anggota UNCLOS, Tiongkok punya kewajiban menghormati dan melaksanakan dokumen ini.

Selama beberapa hari ini, badan-badan fungsional Indonesia telah memperkuat pasukan di perairan Natuna, tapi memberitahukan bahwa kapal polisi laut dan kapal penangkap ikan Tiongkok tetap terus melanggar ZEE negara ini di tempat ini.