(VOVworld) – Pada hari pembukaan acara dengar pendapat di depan Mahkamah Arbitrase Permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PCA) di Den Haag (Belanda) tentang gugatan yang dilakukan Filipina terhadap Tiongkok yang bersangkutan dengan sengketa kedaulatan di Laut Timur, Wakil Manila, Selasa (24/11) menolak argumentasi Beijing tentang kedaulatan sejarah terhadap Laut Timur. Menurut koran Singapura “The Straits Times”, ibu Abigail Valte, Wakil Jurubicara dari Presiden Filipina, memberitahukan bahwa pengacara Filipina, Paul Reichler menegaskan bahwa apa yang dianggap Tiongkok sebagai kedaulatan sejarah di Laut Timur “sama sekali tidak ada” di atas dasar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS-1982).

Seorang pengacara lain yang mewakili Filipina, Andrew Loewenstein, berpendapat bahwa Tiongkok telah “tidak memenuhi syarat-syarat tentang penetapan (klaim kedaulatan)“. Menurut pengacara Loewenstein, Tiongkok sudah tidak melakukan berperilaku “hak monopoli kontrol dalam jangka waktu yang panjang” di Laut Timur. Dia mengajukan 8 peta, diantaranya ada satu peta pada zaman dinasti Ming yang menunjukkan bahwa daerah di dalam “sembilan garis patah-patah” yang diklaim Tiongkok itu belum pernah tercatat sebagai wilayah Tiongkok.

Selasa (24/11), PCA telah memulai acara dengar pendapat tentang kasus gugatan yang dilakukan Filipina terhadap Tiongkok yang bersangkutan dengan kepulauan-kepulauan sengketa di Laut Timur. Menurut rencana, acara dengar pendapat ini akan berlangsung sampai 30/11 dan PCA akan mengeluarkan vonis pada 2016.