Satu sidang DK PBB (Foto: Xinhua/VNA) |
Berbicara setelah pemungutan suara, Duta Besar (Dubes) Dang Dinh Quy, Kepala Perwakilan Tetap Vietnam di PBB mengkhawatirkan situasi sekarang di Sahara Barat, memberitahukan ingin melihat naskah resolusi yang seimbang dan menunjukkan secara lebih baik situasi di lapangan. Tetapi, penjaminan kegiatan Misi MINURSO sangat penting, membantu mencegah eskalasi ketegangan dan mendorong dialog antarpihak terkait. Di samping itu, Dubes Dang Dinh Quy mengimbau semua pihak agar menaati semua ketentuan sesuai dengan hukum kemanusiaan, hukum hak asasi manusia untuk menjamin hak-hak yang sah dari warga Sahara Barat.
Vietnam mendesak semua pihak agar menganggap pengangkatan Utusan Khusus dan Perwakilan Khusus dari Sekretaris Jenderal PBB sebagai simpul baru dalam mempromosi politik dan kerja sama erat dengan dua wakil ini. Perwakilan Vietnam juga mengulangi pendirian Vietnam yang berprinsip yakni mendukung penanganan masalah Sahara Barat melalui perundingan-perundingan damai antarpihak yang terkait langsung, berdasarkan hukum internasional dan semua solusi terkait yang sudah ada sejak lama dari DK PBB. Vietnam menekankan perlunya mengusahakan satu solusi yang setara, berjangka panjang dan bisa diterima bagi semua pihak, di antaranya menjamin hak memutuskan sendiri dari warga Sahara Barat, sesuai dengan semua prinsip dan tujuan Piagam PBB demi perdamaian, kerja sama dan perkembangan di kawasan.
Juga pada tanggal 30 Oktober, DK PBB mengesahkan resolusi 2601 tentang pembelaan pendidikan dalam bentrokan dengan 15 suara pro. Resolusi 2601 disahkan dengan tujuan memperkuat pembelaan sekolah, pelajar dan guru di tempat-tempat yang mengalami bentrokan. Resolusi tersebut mendapat sponsor 99 negara, di antaranya ada Vietnam. Resolusi ini menegaskan peran dan tanggung jawab Pemerintah dalam membela dan melakukan pertolongan kepada anak-anak yang terkena dampak bentrokan bersenjata, bersamaan itu, menekankan bahwa hak pendidikan akan memberikan sumbangan dasar pada perdamaian dan keamanan.
Pada hari yang sama, DK PBB mengesahkan Resolusi 2603 tentang pemperpanjang tugas Misi Pengawas PBB di Kolombia dengan 15 suara pro.