Deputi PM Vietnam, Vu Van Ninh melakukan pembicaraan dengan Menlu India

Chia sẻ
(VOVworld) – Deputi Perdana Menteri (PM) Vietnam, Vu Van Ninh dan Delegasi Tingkat Tinggi Pemerintah Vietnam pada Kamis (10 Januari) telah mengakhiri kunjungan resmi tiga hari di India (dari 7 sampai 10 Januari 2013), atas undangan Pemerintah India. 
(VOVworld) – Deputi Perdana Menteri (PM) Vietnam, Vu Van Ninh dan Delegasi Tingkat Tinggi Pemerintah Vietnam pada Kamis (10 Januari) telah mengakhiri kunjungan resmi tiga hari di India (dari 7 sampai 10 Januari 2013), atas undangan Pemerintah India.

Pada pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) India, Salman Khurshid pada Kamis (9 Januari), Deputi PM Vu Van Ninh menegaskan kebijakan konsekwen Vietnam ialah selalu menghargai penguatan hubungan persahabatan tradisional dan kemitraan strategis dengan India. Dua pihak menegaskan tekat agar membawa hubungan kemitraan strategis antara dua negara semakin berkembang secara praksis dan lebih efektif.

Deputi PM Vietnam, Vu Van Ninh melakukan pembicaraan dengan Menlu India - ảnh 1
Deputi PM Vietnam, Vu Van Ninh (kanan)
dan Menlu India, Salman Khurshid
(Foto: nguyenbathanh.com)


Dengan semangat itu, dua pihak sepakat cepat membentuk Komite Gabungan tentang Perdagangan, menanda-tangani Perjanjian tentang serah terima orang yang dijatuhi hukuman, Perjanjian tambahan Perjanjian Penerbangan 1993, Perjanjian bantuan hukum di bidang sipil dan Permufakatan kerjasama antara Kementerian  Hukum Vietnam dan Kementerian Hukum India, memperkuat kerjasama di bidang pertahanan, kebudayaan, pendidikan dan temu pertukaran kerakyatan, berusaha meningkatkan nilai perdagangan dua negara mencapai USD 7 miliar pada 2015.

Dua pihak juga menegaskan peranan penting mempertahankan perdamaian, kestabilan, keamanan dan keselamatan maritim, serta hak mendekati sumber-sumber daya alam di Laut Timur.

Semua pihak yang bersangkutan dengan Laut Timur perlu mengekang diri dan menghindari menggunakan kekerasan atau mengancam menggunakan kekerasan, menangani sengketa melalui perundingan damai dan berdasarkan pada hukum internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa  tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Pernyataan 6 butir ASEAN tentang Laut Timur, melakasanakan DOC dan menuju ke pembangunan COC./.

Komentar