(VOVworld) - Pada Selasa pagi (6 Agustus), rombongan kerja Pemerintah yang dikepalai oleh Deputi Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc telah mengadakan temu kerja dengan pimpinan teras provinsi Tien Giang tentang situasi sosial-ekonomi di provinsi ini.
Deputi Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phu bekerja dengan pemimpin propinsi Tien Giang.
(Foto: giaoduc.net.vn )
Ketika berbicara di depan temu kerja ini, Deputi PM Nguyen Xuan Phuc meminta kepada para pemimpin provinsi ini supaya terus memperhatikan dan mendidik sumber daya manusia, mengentas dari kelaparan dan kemiskinan, diantaranya membuat rencana kongkrit untuk meningkatkan kehidupan rakyat, bersamaan itu mengembangkan sumber-sumber daya investasi, dan pembangunan infrastruktur perhubungan. Deputi PM Vietnam juga meminta kepada provinsi Tien Giang supaya berfokus menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada produksi pangan, pohon buah-buahan, perikanan, berfokus pada penggantian struktur produksi pertanian menurut pengarahan meningkatkan pendapatan dalam satuan areal..
Pada Rabu sore (7 Agustus), Deputi PM Vietnam, Nguyen Xuan Phuc dan rombongan kerja Pemerintah telah melakukan temu kerja dengan pimpinan propinsi Long An tentang situasi sosil- ekonomi propinsi pada tahun 2013. Ketika berbicara di depan temu kerja ini, Deputi PM Nguyen Xuan Phuc beranggapan bahwa prpinsi Long An perlu mencari keunggulan kompetitif di daerah untuk mengusahakan solusi mendadar yang menuju ke arah perkembangan yang berjangka panjang dan berkesinambungan. Propinsi Long An supaya berfokus melakukan investasi untuk semua target penggeseran struktur ekonomi menurut arah perkembangan industrri, perdagangan, layanan jasa, melaksanakan secara sinkron semua solusi dalam pengembangan pertanian menurut arah produksi barang, membimbing secara gigih pembangunan pedesaan baru, menggelarkan secara efektif kebijakan-kebijakan tentang jaring pengaman sosial dan melaksanakan dengan baik pekerjaan pengentasan dari kelaparan dan kemiskinan, memperkuat reformasui administrasi, mencegah dan memberantas korupsi, keborosan, menjamin keamanan, pertahanan dan ketertiban sosial di daerah./.