Simposium ilmiah dengan tema: “Wilayah laut Dangkalan Tu Chinh dan hukum internasional” (Foto: VOV)

Pada simposium ini, para peneliti menegaskan bahwa perihal Tiongkok mengajukan apa yang dinamakan Dangkalan Tu Chinh termasuk kedaulatan negara ini sepenuhnya tidak berdasar. Pakar urusan Laut Timur, Brigadir Jenderal Le Van Cuong telah menunjukkan 2 masalah yang belum akurat dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok, Wang Yi ketika mengeluarkan “apa yang dinamakan Tiongkok punya kedaulatan di Dangkalan Tu Chinh”.

“Ketika berbicara di depan kalangan pers internasional, Menlu Wang Yi mengatakan bahwa kapal survei Hai Yang 08 dari Tiongkok sedang beraktivitas di dangkalan Tu Chinh dari kepulauan Truong Sa (Spratly) milik Tiongkok. Kata-kata Wang Yiseperti itu adalah salah. Tentang politik, Tiongkok sepenuhnya tidak punya dasar hukum untuk punya kedaulatan di kepulauan Truong Sa. Hal itu telah ditolak oleh Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016. Ketika mengacu sistem hukum internasional modern, Tiongkok sepenuhnya tidak berdasar. Tentang segi geografi, dangkalan Tu Chinh berada di luar kepulauan Truong Sa, jauhnya 600 Km dari kepulauan Truong Sa. Tentang geologi, antara kepulauan Truong Sa dan dangkalan Tu Chinh masih ada satu palung yang dalam”.

Menurut para peneliti, ketika menghadapi gerak-gerik congkak Tiongkok ini, mekanisme-mekanisme hukum internasional perlu dijunjung tinggi lebih lanjut lagi. Nguyen Truong Giang, mantan Duta Besar Vietnam untuk Brunei Darussalam, mantan Kepala Institut Laut Timur dari Akademi Diplomatik (Kementerian Luar Ngeeri Vietnam) meneliti:

Hukum internasional merupakan dasar untuk membela wilayah-wilayah laut Vietnam. Ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 merupakan dasar hukum penting bagi kita untuk membela kawasan laut, membela kedaulatan dan hak-hak kedaulatan, hak yurisdiksi dan kepentingan-kepentingan yang sah Vietnam di kawasan laut Vietnam. Dangkalan Tu Chinh merupakan dangkalan tenggelam, sebenarnya merupakan sebagian dari dasar laut dari zona ekonomi eksklusif. Ini sepenuhnya tidak merupakan kawasan sengketa atau tumpang tindih. Karena Tiongkok tidak punya dasar hukum internasional untuk mengeluarkan tuntutan-tuntutan terhadap wilayah laut ini.

Para peneliti juga menegaskan bahwa ketika menghadapi tindakan-tindakan congkak Tiongkok di Laut Timur, Vietnam perlu terus mengeluarkan kasus Dangkalan Tu Chinh ke depan Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.