(VOVworld) - Pada Selasa (12 Maret), ketika mengadakan temu kerja dengan  provinsi Dong Nai untuk memeriksa pekerjaan  mengumpulkan  pendapat rakyat  terhadap rancangan amandemen UUD -1992, Deputi Perdana Menteri (Deputi PM) Vietnam, Nguyen Xuan Phuc meminta perhatian  kepada provinsi ini  supaya mengusahakan sumbangann pendapat  dari berbagai lapisan  intelektual,  ilmuwan,  para manajer.

          Pada sore hari itu,  pada Konferensi  untuk mengumpulkan  pendapat  terhadap rancangan amandemen UUD-1992 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Vietnam, par utusan  berfokus berbahas tentang isi-isi  di bidang-bidang  seperti lingkungan hidup, kekayaan  tanah, air, mineral. Menutu Dao Trung Chinh,  Waki Direktor Jenderal Petanahan, rancangan ini  telah menghimpun, dan mengeluarkan cara memecahkan  masalah-masalah mendesak dalam proses pelaksanaan UUD-1992. Rancangan ini juga memanifestasikan semangat Resolusi 19 yang dikeluarkan pada Sidang Pleno ke-6 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) yang bersangkutan dengan masalah pertanahan. Namun,  rancangan ini perlua menambahkan dua  obyek  yang menggunakan  tanah ialah  kepala keluarga, dan komunitas masyarakat, supaya obyek-obyek ini juga bertanggung jawab  melindungi lingkungan hidup .

          Tentang masalah laut, Pham Ngoc Son,Wakil Direktor Jenderal   Laut dan Pulau Vietnam menunjukkan: “ Saya usulkan  menambahkan satu pasal tentang  kekayaan alam  laut. Karena seperti yang telah disebutkan dalam  Resolusi Sidang Pleno ke-4 KS PKV,  kita akan menuju ke laut, dan kita akan meningkatkan GDP dari laut  sangat besar. Jika diterima, maka hal ini menegaskan jelas bahwa kita akan mengelola sumber daya laut ,memanfaatkan dan menggunakan sumber daya laut untuk menjami agar ia dimanfaatkan secara berkesinambungan dan melindungan lingkungan hiudp  adalah  pengarahan bagi  undang-undang spesialis  kemudian hari”.

          Pada Selasa pagi  (12Maret), provinsi Quang Ninh juga mengumpulkan pendapat   terhadap rancangan amandemen UUD-1992. Semua pendapat menilai tinggi Rancangan amandemen ini  yang menetapkan mekanisme pengontrolan terhadap  kekuasaan antara badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, telah mengambi ketentuan memperbarui  organisasi aktivitas  pemerintahan daerah  menurut arah  menjamin  hak mandiri dan bertanggung jawab sendiri dalam memutuskan dan mengorganiasi pelaksanaan kebijakan-kebijaka dalam skala desentralisasi./.