Menlu AS, Mike Pompeo (Foto: NBC News)

Pernyataan Menlu Mike Pompeo tersebut menegaskan bahwa AS mendukung satu Laut Timur yang bebas dan terbuka. AS menghormati hak-hak berdaulat semua negara, tidak memedulikan yang besar atau kecil, dan berusaha memelihara perdamaian dan kebebasan di laut sesuai hukum internasional.

Menlu Mike Pompeo memberitahukan bahwa Kemenlu AS akan mulai menerapkan pembatasan visa terhadap individu Tiongkok yang bertanggung jawab atau terkait dalam aktivitas reklamasi dengan skala besar, pembangunan, atau militerisasi terhadap pos-pos di garis depan yang dipersengketakan di Laut Timur, atau langkah pemaksaan yang digunakan oleh Tiongkok terhadap negara-negara Asia Tenggara yang turut mengklaim kedaulatan untuk mencegah negara-negara ini mendekati sumber-sumber kekayaan alam di lepas pantai. Semua individu terkait tidak akan diizinkan masuk ke AS, sementara keluarganya juga dikenakan pembatasan visa.

Selain itu, Kementerian Perdagangan AS telah menambahkan 24 badan usaha milik Negara Tiongkok ke dalam daftar entitas yang meliputi anak perusahaan dari banyak perusahaan pembangunan dan media Tiongkok. Semua entitas ini dikenakan pembatasan dalam menerima teknologi yang berasal dari AS tanpa surat izin.