Dalam artikel ini, Deputi Perdana Menteri (PM) Pham Binh Minh menegaskan kebijakan yang konsisten dari Partai Komunis dan Negara Vietnam untuk melindungi dan mendorong hak asasi manusia dengan cara yang adil dan setara bagi semua warga negara, termasuk orang-orang yang menjalani hukuman penjara.

Deputi PM Pham Binh Minh, Ketua Dewan Konsultasi Amnesti 2021. Foto: Pham Kien/ VNA

Praktek menunjukkan bahwa ketentuan hukum telah sepenuhnya menjamin hak-hak orang, tidak membedakan warga negara asing atau warga negara Vietnam, dalam proses pengaduan atau eksekusi pidana.

Menurut Deputi PM Pham Binh Minh, Ketua Dewan Penasihat Amnesti 2021, amnesti pada tahun 2021 telah dilaksanakan secara cepat, metodis, ilmiah, sesuai jadwal sesuai rencana, tepat dengan ketentuan upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi.