Aktivitas persidangan ke-37 Komite Tetap MN Vietnam

Chia sẻ
(VOVworld) – Dalam kerangka persidangan ke-37, Komite Tetap MN Vietnam, pada Rabu sore (8 April), memberikan pendapat terhadap laporan tentang hasil IPU-132 yang baru saja diselenggarakan secara sukses di kota Hanoi. 

(VOVworld) – Dalam kerangka persidangan ke-37, Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam, pada Rabu sore (8 April), memberikan pendapat terhadap laporan tentang hasil Persidangan ke-132 Majelis Umum Uni Parlemen Dunia (IPU-132) yang baru saja diselenggarakan secara sukses di kota Hanoi. Ketika membacakan laporan ini, Kepala Komisi Hubungan Luar Negeri MN Vietnam, Tran Van Hang memberitahukan bahwa Vietnam telah memikul secara sukses peranan sebagai negara tuan rumah serta memanifestasikan peranan sebagai anggota yang aktif dan bertanggung jawab dalam IPU-132. Presiden dan Sekretaris Jenderal IPU beserta para wakil internasional semuanya mengapresiasi negara tuan rumah Vietnam yang tidak hanya turut memberikan sumbangan yang positif kepada pekerjaan penyelenggaraan saja, melainkan juga ikut merekomendasikan tema sesi perbahasan umum, memberikan banyak sumbangan pendapat yang berkualitas pada rancangan-rancangan resolusi dan naskah semua sesi perbahasan. IPU-132 berhasil mengesahkan naskah-naskah pokok, diantaranya, “Pernyataan Hanoi” merupakan naskah paling penting yang diesahkan, memanifestasikan keproaktifan dari MN Vietnam dalam melakukan integrasi internasional.

Aktivitas persidangan ke-37 Komite Tetap MN Vietnam - ảnh 1
Persidangan Komite Tetap MN membahas keberhasilan IPU-132 di Hanoi
(Foto: VNA)

Ketua MN Vietnam, Nguyen Sinh Hung meminta supaya terus menyosialisasikan hasil persidangan ini, khususnya semua isi yang berkaitan dengan target perkembangan yang berkesinambungan, bersamaan itu mengkongkritkan semua resolusi dan Pernyataan Hanoi yang telah diesahkan dalam IPU-132 dalam semua aktivitas MN Vietnam pada waktu mendatang.

Pada Kamis pagi (9 April), Komite Tetap MN Vietnam memberikan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang mengenai Organisasi Pemerintah (amandemen) dan Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Pemerintahan Daerah./.

Komentar