(VOVworld) – Pada Senin sore (29 Oktober) di Universitas Yongsan, Busal, Republik Korea telah diadakan Lokakarya Internasional Republik Korea - Vietnam untuk membahas Undang-Undang (UU) tentang Kelautan dari Vietnam dan Republik Korea.

Dalam referat yang disampaikan dalam lokakarya ini, Profesor, Doktor Vo Khanh Vinh dari Institut Ilmu Pengetahuan dan Sosial Vietnam mempresentasikan secara umum semua isi pokok dalam UU tentang Kelautan Vietnam, bersamaan itu menekankan bahwa UU tentang Kelautan Vietnam menetapkan secara jelas kedaulatan laut dan pulau yang tak terbantahkan dari Vietnam dan ini merupakan dasar bagi Vietnam untuk menangani sengketa-sengketa wilayah laut dengan negara-negara yang bersangkutan di atas dasar menghormati hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.



Semua pendapat yang disampaikan para peneliti Republik Korea di depan lokakarya ini sepakat bahwa UNCLOS 1982 merupakan naskah hukum multilateral yang paling penting dalam sistim naskah terpisah dari PBB. Ini justru merupakan dasar hukum yang penting bagi negara-negara pantai seperti Republik Korea, Vietnam dan negara-negara lain untuk menegaskan kedaulatan dan hak yurisdiksinya, sesuai dengan Konvensi Internasional dan juga merupakan dasar nyata untuk menuju ke penetapan garis demarkasi wilayah-wilayah laut yang bertumpang-tindih terhadap negara-negara yang punya wilayah laut berbatasan dan berhadapan.     

Lokakarya ini merupakan kesempatan bagi kalangan sarjana, peneliti Vietnam, Republik Korea dan sahabat-sahabat internasional untuk mencaritahu secara mendalam tentang UU Kelautan Republik Korea dan Vietnam. Ini juga merupakan kesempatan bagi kalangan sarjana dua negara untuk mengeluarkan dasar-dasar hukum yang bersifat sejarah dan praksis guna turut memberikan sumbangan yang penting kepada penanganan masalah-masalah yang bersangkutan dengan sengketa wilayah laut, menjamin keamanan dan kestabilan di kawasan./.