 Anak-anak perempuan di SD di Kabul, Afghanistan (Foto: AFP/VNA) |
Pernyataan tersebut dikeluarkan dalam konteks pada tgl 24 Desember, Kementerian Ekonomi Afghanistan telah memerintahkan semua lembaga swadaya masyarakat (NGO) dalam negeri dan internasional tidak membiarkan kaum perempuan bekerja hingga ada pengumuman baru.
Dalam pernyataannya, DK PBB menyatakan kekhawatiran yang mendalam atas rintangan-rintangan yang kian meningkat terhadap kaum perempuan dan anak-anak perempuan di Afghanistan dalam mendekati pendidikan serta melarang kaum perempuan bekerja di lembaga swadaya masyarakat. Pernyataan tersebut mendesak Taliban untuk membuka kembali sekolahan, cepat membalikkan kebijakan dan keterbatasan untuk menjamin hak-hak dasar kaum perempuan dan anak-anak perempuan, serta partisipasi yang “penuh, setara, dan bermakna” dari perempuan dan anak-anak perempuan di semua bidang.