 Juru bicara Kementerian Luar Negeri Viet Nam, Le Thi Thu Hang (Foto: VNA) |
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Viet Nam (Kemlu), Le Thi Thu Hang, baru-baru ini menekankan: “Selama hari-hari belakangan ini, kelompok kapal survei Hai Yang 08 Tiongkok telah melanggar zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Viet Nam di Laut Timur sebelah selatan. Ini merupakan kawasan laut yang sepenuhnya milik Viet Nam dan ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 di mana Viet Nam dan Tiongkok merupakan anggotanya. Viet Nam telah berulang kali melakukan kontak dengan pihak Tiongkok melalui banyak saluran, menyampaikan nota protes, bertekad menuntut supaya segera menghentikan semua pelanggaran, menarik semua kapal dari kawasan laut Viet Nam, menghormati hak kedaulatan dan hak yurisdiksi Viet Nam demi hubungan antara dua negara, demi kestabilan dan perdamaian di kawasan.
Melaksanakan kedaulatan berdasarkan pada hukum internasional
Tentang perilaku yang dilakukan oleh pasukan-pasukan pelaksana hukum Viet Nam di tempat kejadian, juru bicara Kemlu Viet Nam, Le Thi Thu Hang memberitahukan: “pasukan-pasukan fungsional Viet Nam di laut terus menggelarkan banyak langkah yang sesuai untuk melaksanakan kedaulatan, hak kedaulatan dan hak yurisdiksi secara damai dan sesuai dengan hukum untuk membela kawasan laut Viet Nam”. Menurut Doktor Tran Cong Truc, mantan Kepala Badan urusan Garis Perbatasan Pemerintah Viet Nam, penegasan yang dikeluarkan oleh juru bicara Kemlu Viet Nam, Le Thi Thu Hang menunjukkan bahwa pendirian hukum dan haluan politik Viet Nam sepenuhnya tepat, memanifestasikan iktikat baik dari satu negara anggota yang bertanggung-jawab terhadap UNCLOS 1982. Dia mengatakan: “Tentang segi hukum politik terhadap masalah-masalah yang sedang terjadi di Laut Timur, saya berpendapat bahwa reaksi-reaksi Viet Nam tentang diplomatik dan di lapangan yang bersangkutan dengan peristiwa Dangkalan Tu Chinh telah menunjukkan pendirian yang jelas dan cukup keras, tapi juga memanifestasikan iktikat baiknya. Dengan semua yang sedang berlangsung, hingga sekarang bisa dikatakan, Viet Nam telah melaksanakannya secara sangat baik, tidak membiarkan terjadi masalah-masalah rumit yang tidak bisa dikontrol”.
Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang negara-negara yang menggunakan kekerasan atau mengancam menggunakan kekerasan dalam memecahkan sengketa wilayah. Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menentukan bahwa semua negara harus memecahkan sengketa dengan langkah damai. Doktor Hoang Viet, Dosen Sekolah Tinggi Hukum Kota Ho Chi Minh memberitahukan bahwa Viet Nam yang berjuang membela kepentingan nasional di laut dengan langkah damai merupakan garis politik yang tepat dari Partai Komunis dan Negara Viet Nam.
Membela kepentingan nasional dengan langkah damai
Hingga saat ini, Viet Nam telah konsisten menggelarkan banyak langkah perjuangan yang sesuai di lapangan; Kementerian Luar Negeri Viet Nam telah menyampaikan nota memprotes aktivitas-aktivitas ilegal yang dilakukan oleh kelompok kapal survei Hai Yang 08 Tiongkok, menggunakan banyak saluran diplomatik yang berbeda-beda untuk menghubungi Tiongkok. Itu merupakan perjuangan permulaan dengan langkah damai sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Doktor Hoang Viet menilai: “Langkah-langkah damai yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa. Yang pertama ialah dengan mengadakan perundingan antar-pihak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Viet Nam juga menunjukkan bahwa Viet Nam sudah 3 kali menyampaikan nota dan menggunakan banyak saluran diplomatik yang penting untuk melakukan kontak dengan Tiongkok. Yang kedua ialah menggunakan pihak ketiga untuk ikut serta dalam proses perundingan dan pemecahan langsung”.
Profesor Muda, Doktor Nguyen Ba Dien dari Universitas Nasional Ha Noi menegaskan bahwa Dangkalan Tu Chinh sepenuhnya tertelak di zona ekonomi eksklusif Viet Nam. Aktivitas yang dilakukan oleh Tiongkok di kawasan ini sepenuhnya ilegal. Pasukan-pasukan pelaksana hukum Viet Nam telah dan sedang tekun berjuang dan melakukan propaganda di lapangan. Ketika semua upaya diplomatik Viet Nam ditolak oleh pihak Tiongkok, maka Viet Nam bisa menyampaikan masalah ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Viet Nam harus menyampaikan kasus ini kepada organisasi internasional, konkretnya ialah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau semua upaya perundingan dan kesabaran Viet Nam habis, maka akan menggugat Tiongkok di Mahkamah Internasional. Kita mempunyai bukti dan dasar hukum yang lebih mantap terbanding dengan gugatan yang dilakukan oleh Filipina terhadap Tiongkok sebelumnya”.
Selama hari-hari ini, Viet Nam telah menggunakan semua langkah diplomatik untuk melakukan kontak dengan Tiongkok, menuntut supaya menarik kelompok kapal survei Hai Yang 08 dari zona ekonomi eksklusif Viet Nam untuk membela hubungan diplomatik antara dua negara sekarang ini. Kalau Tiongkok tidak menerima iktikat baik ini, perjuangan-perjuangan selanjutnya dengan langkah damai bisa dilakukan oleh Viet Nam untuk membela kepentingannya yang layak di Laut Timur.