 PM Inggris, Boris Johnson (Foto: Reuters) |
Pada referendum yang diadakan pada bulan Juni tahun 2016, mayoritas warga Inggris telah mendukung negara ini “bercerai” dengan Uni Eropa. Akan tetapi, sejak itu, Parlemen dan Pemerintah negara ini selalu berdebat tentang cara pelaksanaan Brexit. Karena tidak bisa meyakinkan para legislator menyetujui permufakatan Brexit yang dicapai dengan Uni Eropa pada tahun lalu, ibu Theresa May, pendahulu dari PM Boris Johnson telah harus meninggalkan kursi pemimpin kabinet Inggris.
Gerak-gerik yang mahir dari PM baru Inggris
Walaupun baru dilantik pada bulan Juli lalu, tapi Boris Johnson nampaknya telah habis kesabatannya terhadap krisis di arena politik Inggris sekarang yang bersangkutan dengan perselisihan-perselisihan tentang Brexit. Dengan tekad membawa Inggris keluar dari Uni Eropa tepat pada waktu yang dikomitmenkan, PM Boris Johnson telah meminta kepada Ratu Inggris supaya membolehkan penundaan jadwal kerja Parlemen sampai tanggal 14 Oktober yaitu lebih lambat 5 pekan terbanding dengan kebiasaan.
Ketika menjelaskan alasan tindakan ini, PM Boris Johnson menyatakan bahwa Pemerintah perlu membangun satu program legislasi baru, bersamaan itu menegaskan akan punya cukup waktu bagi semua legislator untuk membahas Brexit dan masalah-masalah yang lain. Dia sekaligus memperingatkan bahwa kalau para legislator Inggris mencari cara untuk mencegah atau menunda Brexit setelah tanggal 31 Oktober mendatang, hal ini akan menimbulkan kerugian-kerugian yang berjangka-panjang terhadap partai-partai politik besar di Inggris maupun kepercayaan massa rakyat terhadap perpolitikan.
Akan tetapi, kalangan analis menyatakan bahwa gerak-gerik menunda jadwal kerja Parlemen membuat faksi penentang Brexit tanpa permufakatan hanya punya sedikit waktu untuk membuat prosedur yang perlu. Hal ini memaksa mereka harus memilih rencana cadangan yaitu mengadakan pemungutan suara terhadap mosi tak percaya kepada PM. Akan tetapi agar supaya pemungutan suara ini mencapai hasil seperti yang diinginkan oleh faksi penentang Brexit tanpa permufakatan, maka harus ada anggota-anggota dari Partai Konservatif memberikan suara tidak mendukung partainya. Ini merupakan perspektif yang sulit terjadi.
Sementara itu, Pemerintah pimpinan PM Boris Johnson juga berhasil menjemput situasi ini, maka pada tanggal 2 September memberitahukan akan mengimbau pemilihan umum pada tanggal 14 Oktober kalau para legislator mengesahkan rancangan undang-undang yang mencegah Brexit tanpa permufakatan pada pekan ini. PM Boris Johnson menyatakan bahwa kalau para legislator memberikan dukungan, maka dia sepenuhnya mencapai pasal-pasal perubahan dalam permufakatan Brexit dengan Uni Eropa pada pertemuan puncak Uni Eropa pada tanggal 17 Oktober mendatang. Ini merupakan pasal-pasal yang membuat permufakatan Brexit antara Uni Eropa dan pendahulunya, Theresa May ditolak oleh parlemen untuk tiga kali.
Kegusaran meningkat
Gerak-gerik yang dianggap keras yang dilakukan oleh PM Inggris tentunya menjumpai protes keras dari faksi oposisi ketika mereka menyatakan bahwa pemimpin kabinet Inggris sedang mencari cara merintangi minat mencegah Brexit tanpa permufakatan dari mereka. Faksi penentang Brexit tanpa permufakatan menyatakan bahwa rencana menunda jadwal kerja Parlemen merupakan tindakan in-konstitusional dan mengancam demokrasi nasional. Hal ini mungkin membuat Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa komitmen maupun tidak ada ketentuan-ketentuan yang jelas tentang segi hubungan Inggris-Uni Eropa pasca Brexit seperti misalnya transaksi perdagangan, hak warga negara Inggris di Uni Eropa dan sebagainya. Ini merupakan bahaya-bahaya yang memecah-belah Tanah Air, melumpuhkan pertanian dan beberapa cabang produksi serta mendorong ekonomi Inggris mengalami kemerosotan.
Tentangan politik terhadap Boris Johonson juga meningkatkan keras dengan satu petisi yang terdiri dari 1,3 tanda tangan yang meminta kepada pengadilan supaya dengan darurat mempelajari “pengaruh dan minat” rencana memperpanjang waktu istirahat Parlemen Inggris. Pemimpiin Partai Buruh oposisi, Jeremy Corbyn, pemimpin Partai Liberal, Jo Swinson meminta supaya melakukan pertemuan dengan Ratu Elizabeth II untuk menyatakan tentangan mereka terhadap perihal Ratu menyetujui permintaan PM Boris Johnson supaya menunda persidangan Parlemen Inggris. Dalam pada itu, ribuan orang telah berkumpul di banyak kota di seluruh Inggris seperti London, Manchester, Edinburgh dan sebagainya untuk menunjukkan kegusaran mereka terhadap keputusan PM petahana, Boris Johson.
Walaupun PM Inggris sangat percaya diri dan menyatakan bahwa semua masalah yang bersangkutan dengan Brexit akan maju secara tertib, tapi hal yang patut dibicarakan ialah hingga saat ini, belum ada sinyal yang menunjukkan bahwa para pemimpin Uni Eropa akan memberikan konsesi, khususnya masalah yang bersangkutan dengan ketentuan “backstop” tentang perbatasan Irlandia. Ini merupakan mekanisme untuk menghindari langkah-langlah mengontrol perbatasan antara Irlandia, negara anggota Uni Eropa dengan Irlandia Utara dari Inggris.
Penundaan aktivitas Parlemen mungkin merupakan satu langkah catur baru dari Boris Johnson dalam peta jalan Brexit. Akan tetapi, langkah ini juga penuh dengan risiko. Beberapa orang menilai bahwa Boris Johnson telah menciptakan satu preseden yang berbahaya terhadap Inggris ketika pimpinan pemerintah bisa menggunakan instrumen-instrumen politik yang ada untuk melewati badan legislatif, mendorong negara terperangkap pada situasi perpecahan lagi pada latar belakang krisis yang belum pernah ada selama beberapa dekade ini.