Masalah Laut Timur di Konferensi Menhan ASEAN

Hong Van
Chia sẻ
(VOVWORLD) - Konferensi Menteri Pertahanan (Menhan) Negara-Negara ASEAN yang terbatas (ADMM terbatas) dan Konferensi Menhan Negara-Negara ASEAN yang diperluas (ADMM+) ke-6 diadakan di Bangkok, Ibukota Thailand dari 16-19/11. Salah satu di antara masalah-masalah yang mendapat perhatian para utusan peserta konferensi tersebut ialah masalah Laut Timur. Para peserta  juga menegaskan bahwa usaha menjamin perdamaian dan kestabilan di Laut Timur punya makna penting terhadap perdamaian di kawasan. 
Masalah Laut Timur di Konferensi Menhan ASEAN - ảnh 1 Panorama Konferensi Menlu ASEAN (Foto: VOV)

Dengan tema: “Keamanan yang berkelanjutan”, Konferensi ADMM terbatas dan ADMM+ ke-6 berfokus membahas konsep keamanan yang berkelanjutan untuk memperkuat keamanan pertahanan, mendorong kepercayaan dan memperkuat kerjasama keamanan antara ASEAN dan para mitra dialog di semua segi. Perbahasan-perbahasan diadakan di sekitar 7 bidang kerjasama yang meliputi: bantuan kemanusiaan dan pertolongan musibah, keamanan pelayaran, kedokteran militer, anti-terorisme, penjagaan perdamaian, kegiatan kemanusiaan dan keamanan siber.

 

Keamanan yang berkelanjutan tidak bisa menjadi kenyataan kalau kurang Laut Timur

Dalam pidato di depan Konferensi ADMM terbatas pada Minggu pagi (17 November), para Menhan ASEAN telah membahas secara mendalam tantangan-tantangan keamanan laut, di antaranya ada Laut Timur, bersamaan itu menekankan makna penting dari usaha menjaga perdamaian dan kestabilan di Laut Timur terhadap keamanan di kawasan dan di dunia. Para Menhan juga menegaskan bahwa ASEAN perlu bersatu, memegang dengan mantap sentralitas dan membimbing-nya dalam berbagai mekanisme kerjasama di kawasan untuk menghadapi secara tepat waktu semua tantangan yang sedang muncul.

Menhan Vietnam, Jenderal Ngo Xuan Lich menegaskan bahwa hukum internasional bisa belum sempurna karena perkembangan cepat dari situasi internasional, tapi ini tetap merupakan instrumen yang berhasil-guna untuk menyesuaikan hubungan antar-negara guna menjaga perdamaian dan kestabilan di kawasan dan di dunia. Perihal tidak menaati hukum internasional, menjelaskan atau hanya menggunakan hukum internasional ketika menguntungkan diri sendiri akan menimbulkan kecurigaan dan kehilangan kepercayaan satu sama lain bahkan bisa menimbulkan bahaya eskalasi ketegangan dan konfrontasi. Dia mengatakan:

Satu contoh yang mudah  dilihat ialah muncul-nya ketegangan-ketegangan di Laut Timur karena ada tindakan-tindakan sepihak, tidak menghormati kepentingan sah dan layak dari semua negara yang lain, tidak sesuai dengan hukum dan standar internasional, khususnya UNCLOS 1982 telah menimbulkan bahaya-bahaya yang mengancam perdamaian dan kestabilan di kawasan dan mendapat perhatian banyak negara di luar kawasan. Semua negara besar menjalani tujuan mereka sendiri dan kalau tidak ada suara yang satu, semua negara di kawasan akan disingkirkan keluar dari masalah-masalah-nya sendiri. Agar supaya Laut Timur sungguh-sungguh menjadi wilayah laut yang damai, stabil dan berkembang secara berkelanjutan, prasyaratnya  ialah hukum internasional harus dihormati dan hal itu menuntut adanya komitmen yang serius dan bertanggung jawab dari semua negara di dalam dan luar kawasan.”

Pada pertemuan tidak resmi antara para Menhan ASEAN dengan Menhan Tiongkok, para Menhan ASEAN secara langsung mengajukan kekhawatiran-kekhawatiran terhadap kebebasan pelayaraan di Laut Timur, bersamaan itu mencatat perkembangan-perkembangan baru-baru ini dalam perundingan COC antara ASEAN dengan Tiongkok. Menhan Tiongkok berkomitmen “bersedia bekerjasama dengan ASEAN dalam memecahkan semua sengketa di laut”.

 

Suara dari mitra ASEAN

Dalam pidato di Konferensi tidak resmi antara Menhan ASEAN dan Amerika Serikat (AS), Menhan AS, Mark Esper mengkhawatirkan keamanan di kawasan Indo-Pasifik, menegaskan komitmen AS tentang Indo-Pasifik yang bebas dan diperluas, di atas dasar menghormati kemerdekaan kedaulatan semua negara meskipun negara itu kecil atau besar dan menghormati hukum internasional.

AS telah mengeluarkan kebijakan mendorong kebebasan pelayaran dan penerbangan dan kegiatan-kegiatan menggunakan wilayah laut dan wilayah udara secara sah. Khususnya, Menhan AS mencela kuat klaim  tidak masuk akal dari Tiongkok di Laut Timur.

“Klaim Tiongkok di Laut Timur kian lebih meniup-niup sifat tidak menyebut nama  dari garis sembilan ruas, satu tuntutan ilegal dan tidak masuk akal serta bertentangan dengan vonis Mahkamah Arbistrase Internasional (PCA) pada bulan Juli tahun 2016, menimbulkan instabilitas dan meningkatkan bahaya terjadi bentrokan”.

AS juga menilai bahwa ASEAN sedang punya pendirian bersama tentang Laut Timur dan percaya Pernyataan ASEAN akan merupakan instrumen  yang kuat dalam memanifestasikan solidaritas. Menjaga perdamaian dan kestabilan di Laut Timur mempunyai makna penting dalam menjamin keamanan yang berkelanjutan di kawasan ASEAN. Selain ada pendirian bersama tentang Laut Timur, semua negara ASEAN perlu memperkuat keterkaitan intra-kawasan, menciptakan masyawarah dan mufakat dalam menghadapi secara luwes dan proaktif pengaruh-pengaruh dari luar guna mempertahankan perdamaian dan kestabilan di kawasan dan di dunia. 

Komentar